Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 40
Judul Hoaks Merajalela di Media Sosial
Nama Media Koran Sindo
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg4
Jurnalis Tajuk Rancana
Tanggal 2020-10-15 05:44:00
Ukuran 237x78mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 56. 880. 000
News Value Rp 170. 640. 000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Omnibus
Law terus berlangsung. Unjuk rasa tak sebatas dilakukan oleh kaum buruh saja, tetapi juga
elemen masyarakat lainnya, termasuk kalangan mahasiswa. Sayangnya, unjuk rasa yang
sejatinya bisa dilakukan dengan cara yang baik berakhir dengan kericuhan di sejumlah daerah.
Tak hanya di Ibu Kota, juga di kota-kota besar lain seperti Yogyakarta, Malang, dah Medan.
Para pengunjuk rasa berdalih, UU Cipta Kerja melegitimasi perusakan lingkungan, merugikan
para pekerja, dan. hanya menguntungkan pengusaha. Alasan lainnya yang memicu gelombang
unjuk rasa dikarenakan penyusunan RUU dinilai cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup
tanpa partisipasi masyarakat.
HOAKS MERAJALELA DI MEDIA SOSIAL
Aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Omnibus
Law terus berlangsung. Unjuk rasa tak sebatas dilakukan oleh kaum buruh saja, tetapi juga
elemen masyarakat lainnya, termasuk kalangan mahasiswa. Sayangnya, unjuk rasa yang
sejatinya bisa dilakukan dengan cara yang baik berakhir dengan kericuhan di sejumlah daerah.
Tak hanya di Ibu Kota, juga di kota-kota besar lain seperti Yogyakarta, Malang, dah Medan.
Para pengunjuk rasa berdalih, UU Cipta Kerja melegitimasi perusakan lingkungan, merugikan
para pekerja, dan. hanya menguntungkan pengusaha. Alasan lainnya yang memicu gelombang
unjuk rasa dikarenakan penyusunan RUU dinilai cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup
tanpa partisipasi masyarakat.
Beberapa elemen masyarakat juga menilai Satgas Omnibus Law yang menyusun naskah
akademiknya bersifat elitis dan tidak mengakomodasi masyarakat yang terdampak keberadaan
Omnibus Law. Omnibus Law juga dinilai menciptakan sentralisme kewenangan.
Unjuk rasa yang berlangsung hampir sepekan banyak diwarnai kericuhan. Bahkan, di Jakarta,
fasilitas publik tak luput dari amukan massa. Sejumlah orang telah ditangkap pihak berwenang
dengan sangkaan menyebarkan berita bohong melalui platform media sosial.
39
