Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 45

Selanjutnya pada Senin (12/10), muncul lagi draf elektronik UU Ciptaker "RUU CIPTA KERJA
              PENJELASAN. pdf"
              34 Jumlah halaman pada dokumen itu menyusut menjadi 312 halaman Terjadi pjrubahan format
              pengaturan kertas dan A4 nenjadi legal dalam draf elektronik itu, antara lain terjadi perubahan
              di Bab IV Ketenagakerjaan program jaminan sosial

              *UU Ciptaker memuat 11 kluster, 15 bab, 186 pasar, den merevisi 77 undang-undang

              PERLU PENYEMPURNAAN
                 •  UU Ciptaker masih banyak tambal sulam
                 •  Kluster UU Ciptaker percepatan usaha bidang kehutanan
                 •  Pasal-pasal percepatan usaha kehutanan pendalaman
                 •  Terlepas dari substansi positif, selalu terdapat kekurangan
                 •  Kekurangan harus disempurnakan, dan UU Ciptaker harus didukung
                 •  Omnibus law bidang usaha kehutanan di susun 1992
                 •  Kumpulan aturan itu bernama Forest Practices Code
                 •  Beberapa negara lain termasuk Malaysia sudah menyusun
                 •  Seluruh pejabat berwenang wajib melindungi fungsi konservasi hutan
                 •  Pejabat pusat dan daerah dilengkapi Peta Posisi Lahan (Land Position Map)


              Menunjukkan lahan-lahan sensitif penyebab bencana lingkungan harus dilindungi pada. setiap
              daerah  aliran  sungai  (DAS)  Dan,  membentuk  Tim  Pertimbangan  Pengendalian  Bencana
              Lingkungan (TPPBL)

              Daratan Pulau Jawa saat ini 2,55 juta hektar
              30,3 persen lahan sensitif ada di kawasan hutan Perhutani

              5,863 juta hektar (69,87 persen) ada di tanah milik masyarakat

              Dibudidayakan rakyat dengan bebas setelah draf final nyampe presiden Jokowi, publik dapat
              mengakses draf UU Ciptaker tersebut

              Pihak-pihak keberatan Omnibus Law UU Ciptaker bisa melakukan uni materi keMK

              Sejak RUU itu disetujui DPR muncul polemik di masyarakatDPR menghargai jika perbedaan diuji
              secara konstitusional

              Seluruh pihak percaya DPR berkomitmen memajukan bangsa

              Tidak ada (conflict of interest) pribadi atau kelompok

              Baik pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan

              Baleg tidak memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu untuk hal-hal tertentu

              dpr. go. id









                                                           44
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50