Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

Memang belum bisa dikatakan sempurna. UU Ciptaker masih banyak tambal sulam. Misalnya,
salah satu kluster dalam UU Ciptaker mengenai percepatan usaha-usaha bidang kehutanan.
Pasal-pasal terkait percepatan usaha-usaha bidang kehutanan masih perlu pencermatan
mendalam. Namun, terlepas dari substansi positif yang sedang digulirkan, selalu terdapat
kekurangan. ”Kekurangan ini harus disempurnakan, dan UU Ciptaker harus didukung,” tutur Ahli
Ekonomi Kehutanan Trans-, toto Handadhari, di Jakarta, Rabu (14/10).

Ia menuturkan, Omnibus Law bidang usaha-usaha kehutanan sebenarnya secara lebih lengkap
sudah di susun pada 1992 di Kanada. Kumpulan aturan sangat lengkap tersebut bernama Forest
Practjces Code. Beberapa negara lain termasuk Malaysia sudah pula menyusunnya.

Tapi Indonesia belum.

Ketua Umum Yayasan Peduli Hutan Indonesia (YPHI) ini mengimbau agar dalam melaksanakan
UU Ciptaker semua pejabat berwenang wajib memperhatikan dan mutlak melindungi fungsi
konservasi hutan. ”Meski diizinkan undang-undang dan tata ruang yang sah, namun secara lokal
spesifik dan pertimbangan bijak, para pejabat pusat maupun daerah dilarang dengan mudah
mengeluarkan izin aktivitas-aktivitas yang potensial. Apalagi secara nyata membahayakan
kehidupan umat manusia dan mengakibatkan bencana lingkungan/’ terangnya.

Ia menegaskan, pejabat pusat dan daerah kalau memungkinkan dilengkapi dengan Peta Posisi
Lahan

(Land Position Map) yang menunjukkan lahan-lahan sensitif penyebab bencana lingkungan yang
harus dilindungi pada setiap daerah aliran sungai (DAS). Dan, membentuk Tim Pertimbangan
Pengendalian Bencana Lingkungan (TPPBL). “Demikian pula bagi para pengusaha. Kesempatan
kemudahan berusaha yang diberikan agar dimanfaatkan dengan tetap mewaspadai diri untuk
tidak merusak hutan dan ekosistem lingkungan hidup,” bebernya.

Perlu diketahui, data daratan Pulau Jawa saat ini 2,55 juta hektar (30, 3 persen) lahan sensitif
ada di dalaMKawasan hutan Perhutani. Sedangkan 5,863 juta hektar (69,87 persen) ada di tanah
milik masyarakat, dibudidayakan rakyat dengan bebas. Tidak heran banjir sering terjadi meski
hutan nampak hijau lebat, (nas)

caption-
AWAS CORONA-Massa berkerumun tanpa menjaga jarak fisik protokol kesehatan saat mengikuti
aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law di depan kompleks DPRD Jateng,
Semarang, Jawa Tengah, Senin (12/10).

TAK ADA KONFLIK KEPENTINGAN

Nyampe meja Kemensekneg a Maskah diserahkan itu setebal 812 halaman Sebelumnya beredar
berbagai draf pascadisahkan s Pertams beredar "5 OKT 2020 RUU Cipta Kerja-Paripurna. pdf",
s: Beredar pada 5 Oktober 2020, saat RUU Ciptaker disahkan DPR menjadi UU b Draf tersebut
dibagikan pimpinan Badan legislasi DPR kepada media a Draf elektronik itu terdiri dari 905
halaman Belakangan keberadaan draf itu dipersoalkan lantaran sejumlah anggota DPR termasuk
anggota Baleg belum menerima

* Senin (12/10) beredar dokumen elektronik lain berrama "RUU CIPTA KERJA - KIRIMKE
PRESIDEN. pdf setebal 1035 halaman

Pada bagian akhir ada kolom tanda tangan Wakil Ketua DPR Syamsuddin

* Draf itu hasil perbaikan Baleg pada Minggu (11/10) dengan sejumlah perbaikan redaksional

43