Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 41
Memang, sejak aksi unjuk rasa pertama kali meletup pada 6 Oktober lalu, beragam disinformasi
tersebar secara masif di masyarakat. Tak hanya melalui aplikasi pesan instan, tetapi penyebaran
informasi palsu (hoaks) juga dilakukan secara masif di platform media sosial.
Kebanyakan hoaks yang disebarkan dalam bentuk gambar dengan narasi memojokkan
pemerintah. Juga berisi tentang hasutan untuk berbuat onar dan melakukan perusakan. Bahkan,
narasi bernada makar seperti ajakan melakukan revolusi juga digaungkan. Tak hanya itu, upaya
adu domba antarelemen masyarakat juga bermunculan. Umumnya konten-konten hoaks
tersebut disebarkan oleh akun anonim, kemudian diviralkan oleh masyarakat yang tanpa sadar
masuk ke dalam sebuah jebakan.
Situasi semakin tak kondusif tatkala pihak-pihak yang selama ini dikenal sebagai buzzer
(pendengung) memperkeruh suasana dengan melemparkan hoaks bahwa unjukrasa yang
dilakukan oleh masyarakat didanai oleh pihak tertentu. Para buzzer menyebut salah satu partai,
bahkan mantan presiden yang menjadi donatur dan memasok logistik para pengunjuk rasa. Tak
hanya itu, paraiuzzer juga dengan leluasa menyebar fitnah terhadap institusi militer.
Media sosial saat ini seolah hanya menjadi keranjang sampah tempat melakukan propaganda
untuk memecah belah. Baik yang dilakukan oleh kelompok yang kecewa terhadap pemerintah
maupun kelompok-kelompok yang mengklaim memiliki kedekatan dengan pihak yang sedang
berkuasa.
Sejatinya, unjuk rasa yang dilakukan tanpa henti dalaMKurun sepekan terakhir dapat dihindari
apabila pemerintah dan DPR lebih terbuka dalam pengesahan UU Cipta Kerja. Sebab/informasi
yang beredar di masyarakat, UU Cipta Kerja memiliki dua versi, belakangan disebut-sebut ada
versi terbaru. Bahkan, hingga saat ini draf UU Cipta Kerja belum diketahui keberadaannya.
Hal inilah yang berpotensi menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Namun demikian, masyarakat
tetap harus memberikan respons yang baik sesuai dengan prosedur dan tidak terhasut
provokasi-provokasi yang dilakukan di media sosial. Terlebih sejatinya UU Cipta Kerja memiliki
tujuan untuk mendorong laju perekonomian nasional lebih cepat lagi.
40
