Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 47
Judul PERPU TETAP JADI PRIORITAS TUNTUTAN
Nama Media Koran Tempo
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg5
Jurnalis ROBBY IRFANY
Tanggal 2020-10-15 05:39:00
Ukuran 244x204mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 193. 248. 000
News Value Rp 966. 240. 000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Muhammad Afif (Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat) Kami ingin
membangun kekuatan di publik. Perubahan hukum bukan hanya melalui struktural
negative - Beni Kurnia Illahi (Pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang juga
anggota aliansi organisasi masyarakat sipil) Tidak ada aturan yang menyatakan metode proses
penyusunan omnibus law itu sah
negative - Sunamo (Sekretaris Jenderal Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)) Kami
bersepakat tidak mengajukan gugatan karena dikhususkan untuk mengajukan pembatalan
melalui perpu
Ringkasan
Aliansi organisasi masyarakat sipil dan buruh tetap menuntut pemerintah untuk menerbitkan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Muhammad Afif, mengatakan perubahan
terhadap undang-undang bukan hanya dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi. Saat ini, aliansi
tengah memperkuat dukungan agar publik menyadari bahwa Undang-Undang Cipta Kerja
berefek luas terhadap masyarakat.
PERPU TETAP JADI PRIORITAS TUNTUTAN
PERPU DINILAI BISA MENJAMIN KOMITMEN PRESIDEN DAN DPR UNTUK MEMENUHI
TUNTUTAN PUBLIK. Aliansi organisasi masyarakat sipil dan buruh tetap menuntut pemerintah
untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) terhadap Undang-
Undang Cipta Kerja.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Muhammad Afif, mengatakan perubahan
terhadap undang-undang bukan hanya dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi. Saat ini, aliansi
46
