Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

tengah memperkuat dukungan agar publik menyadari bahwa Undang-Undang Cipta Kerja
berefek luas terhadap masyarakat.
Dorongan dan dukungan yang meluas, menurut dia, dapat memperbesar modal sosial untuk
menuntut Presiden membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. "Kami ingin membangun
kekuatan di publik. Perubahan hukum bukan hanya melalui struktural," ujar Afif kepada Tempo,
kemarin. Dia menuturkan belum ada rencana untuk mengajukan permohonan judicial review
terhadap undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Afif, perpu sangat
dibutuhkan untuk menjamin komitmen Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat dalam
memenuhi tuntutan publik. Ia menganggap Undang-Undang Cipta Kerja sudah cacat prosedural
sejak awal karena dirumuskan tanpa partisipasi publik yang memadai. Pengesahannya pun
dilakukan secara terburu-buru.

Sejak pekan lalu, dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mempersilakan warga yang
berkeberatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengajukan judicial review ke
Mahkamah Konstitusi. Pengesahan oleh Presiden terhadap aturan omnibus law ini dipastikan
berjalan terus, meski penolakan kian meluas. Jokowi berjanji akan melibatkan publik dalam
perumusan regulasi turunan berupa peraturan pemerintah dan peraturan presiden terkait
dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang
juga anggota aliansi organisasi masyarakat sipil, Beni Kurnia Illahi, mengatakan belum ada
kesepakatan untuk menguji Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Upaya
tersebut, kata dia, baru bisa, dilakukan setelah aturan itu diundangkan oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia. Hingga saat ini, perpu masih menjadi luntutan utama aliansi masyarakat sipil
bersama organisasi pekerja.

Menurut Beni, Undang-Undang Cipta Kerja sangat mungkin untuk diuji secara formal. Dia
berargumen, pengesahan aturan omnibus law tidak sesuai dengan prinsip Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. "Tidak ada aturan
yang menyatakan metode proses penyusunan omnibus law itu sah," kata Beni. Senada dengan
Afif, Beni menganggap undang-undang 'itu tidak dibuat berdasarkan -partisipasi publik yang
memadai. Pengesahan pun dilakukan secara terburu-buru sehingga melanggar asas kepastian
hukum. Dia mencontohkan, ada empat naskah yang beredar di publik setelah Undang-Undang
Cipta Kerja disahkan.

Dia menyayangkan sejumlah warga yang sudah lebih dulu mengajukan gugatan Undang-Undang
Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Beni khawatir permohonan gugatan ke Mahkamah
Konstitusi justru menjadi dalih Presiden untuk tidak menerbitkan perpu. Hal itu terjadi saat
Presiden Joko Widodo tidak mau buru-buru menerbitkan perpu berkaitan dengan revisi Undang-
Undang KPK, tahun lalu. Sekretaris Jenderal Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI),
Sunamo, juga masih menyimpan opsi gugatan ke Mahkamah Konstitusi rapat-rapat. "Kami
bersepakat tidak mengajukan gugatan karena dikhususkan untuk mengajukan pembatalan
melalui perpu," katanya. Menurut Sunamo, saat ini, menguji Undang-Undang Cipta Kerja ke
Mahkamah Konstitusi sama saja dengan mengakui legitimasi pengesahannya. Padahal, dia
menilai, pengesahan aturan tersebut cacat secara hukum.
Dia menyatakan sejumlah organisasi buruh yang berniat menguji materi Undang-Undang Cipta
Kerja tidak bisa dicegah. Saat ini, organisasi buruh yang sudah mendaftarkan gugatan adalah
Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa pada 12 Oktober lalu. Gugatan akan disusul dari
lembaga lain, seperti Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara dan Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia.

caption:

Naskah final omnibus law UU Cipta Kerja yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo
oleh DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
47