Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020

terjadi. Tapi, kalau menyangkut substansi, nggak bisa. (Paripurna) itu kan putusan akhir "
jelasnya.
Kendati demikian, kata dia, masih ada peluang untuk mengoreksi UU itu dengan mengeluarkan
Perppu. Alasan yang bisa digunakan adalah keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam
pembahasan. Sebab, cakupan UU Ciptaker beberapa di antaranya bersinggungan dengan
domain DPD. "Menurut UUD pasal 22D ayat 2 dan 3, substansi itu pembahasannya harus
melibatkan DPD," lanjut Hamdan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini menjabat sebagai anggota DPD, Jimly
Asshiddiqie, juga memandang naskah UU yang sudah diserahkan DPR tidak bisa diutak-atik lagi.
Karena itu, ia menyarankan agar pihak-pihak yang masih keberatan dengan UU Ciptaker untuk
mengajukan judicial review ke MK.

"Gini, ajukan aja ke MK. Biar dinilai MK. Jangan dinilai publik. Yang penting ajukan permohonan,
nggak usah demo lagi," saran Ketua MK pertama itu, dalam obrolan dengan Rakyat Merdeka,
tadi malam.

Jika kemudian UU ini dibatalkan MK, karena cacat formil, pemerintah dan DPR tak perlu kecewa.
"Tahun depan, mulai sidang lagi," saran Jimly.

Menurutnya, proses di MK itu penting, baik formil maupun materil. Agar publik tenang. "Demo
ini bisa bikin emosi. Kejengkelan itu alihkan ke ruang sidang," pungkasnya. sar

caption: INI DIA UU CIPTAKER: Sekretans Jenderal DPR, Indra Iskandar menunjukkan surat
pengantar serta berkas salinan UU Cipta Kerja setebal 812 halaman yang akan dia serahkan ke
Setneg, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

64