Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 68
UU Cipta Kerja ini," ujar Mendagri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi sinergi kebijakan
pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan regulasi omnibus law secara virtual, kemarin.
DalaMKesempatan itu, hadir pula secara virtual Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik
Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan sejumlah pejabat lainnya.
Tito menyarankan agar materi yang berasal dari lebih dari 70 undang-undang yang digabung
menjadi undang-undang ini dapat dipelajari berdasarkan pokok-pokok permasalahan di setiap
daerah.
Dengan demikian, sosialisasi regulasi ini dapat lebih efektif dalam memberikan pemahaman yang
utuh terhadap pemangku kebijakan daerah serta masyarakat. Salinan UU ini juga akan
disebarkan kepada pemerintah daerah untuk menjadi rujukan pelaksanaan pembelajaran dan
pendalaman.
Hal senada disampaikan Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Ia menjelaskan
pokok-pokok dan penyiapan peraturan pelaksanaan undang-undang ini. Pasalnya, tugas ini
merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.
"Tugas kita ialah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara memberi
pengertian tentang latar belakang UU Cipta Kerja ini," jelasnya.
Mahfud menambahkan, yang melatarbelakangi Presiden Joko Widodo merancang UU Cipta Kerja
karena perlunya terobosan dalam memangkas proses panjang meja birokrasi, terutama soal izin
usaha yang terlalu berbelit. (Cah/P-1).
67
