Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 72
Mengenai kekhawatiran pekerja berpotensi kehilangan jaminan sosial dan jaminan pensiun
karena bisa dikontrak seumur hidup, ancaman ini tak sepenuhnya nyata karena ada UU No
24/2011 tentang BPJS yang sudah jelas mengatur semua pemberi kerja harus mendaftarkan
karyawannya ke BPJS dilengkapi dengan aturan sanksi.
Penguatan jaminan sosial
Penambahan program jaminan sosial berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan
manfaat berupa pelatihan dan sertifikasi, uang tunai, serta fasilitasi penempatan sangat
bermanfaat bagi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan. JPK ini istilah lain dari unemployment
seheme sebagai salah satu unsur dari sembilan pokok perlindungan dasar jaminan sosial yang
selama ini belum diimplementasikan Indonesia sesuai amanat Konvensi ILO Nomor 102. Model
dan besaran kontribusi iuran bisa disesuaikan dengan praktik di negara lain. Ada yang hanya
dikontribusi pemerintah, tetapi umumnya dikontribusi tiga pihak (pemerintah, pengusaha,
pekerja). Dalam UU baru ini, ada juga tambahan manfaat buat buruh yang disebut "penghargaan
lainnya". Ini patut diapresiasi dan bisa dimanfaatkan untuk menambal hilangnya manfaat dari
aturan sebelumnya.
Salah satu skenario penting untuk menghadapi berbagai ketidakpastian ekonomi adalah dengan
memperkuat peran jaminan sosial. Sudah dibuktikan jaminan sosial yang kuat akan menjadi alat
stabilisator otomatis saat negara menghadapi krisis ekonomi.
Indonesia harus segera membereskan inkonsistensi kebijakan jaminan sosial, memperluas
cakupan kepesertaan yang masih rendah dan menghentikan praktik pengemplangan
pembayaran iuran. Sejalan dengan itu, serikat buruh harus mendesak pemerintah
mengimplementasikan perlindungan sosial bagi pekerja rentan dengan skema Penerima Bantuan
Iuran (PBI) sesuai perintah UU BPJS.
Kombinasi program JPK dan PBI pekerja rentan bisa memberikan perlindungan tambahan kepada
pekerja kontrak atau alih daya yang membesar pasca lahirnya UU Cipta Kerja. Dalam Pasal 185
tentang Ketentuan Penutup disebutkan "peraturan pemerintah dan peraturan presiden wajib
ditetapkan paling lama tiga bulan". Itu berarti tiga bulan ke depan akan jadi pekerjaan rumah
besar buat pemerintah untuk mewujudkan berbagai aturan operasional UU ini. Semoga aturan
turunannya menunjukkan sisi kemanusiaan ketimbang hanya untuk kebutuhan business friendly.
71
