Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2020
P. 74
Judul Persoalan Perempuan Belum Banyak Terjawab
Nama Media Kompas
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg5
Jurnalis rek
Tanggal 2020-10-15 05:00:00
Ukuran 180x101mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 59. 400. 000
News Value Rp 178. 200. 000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Mahardhika (None) Persoalan sistem Kontrak yang membuat perempuan pekerja
rentan mengalami pemutusan hubungan kerja ketika hamil, pengakuan pekerja rumahan dan
PRT, serta persoalan cuti melahirkan yang seharusnya menjadi lebih kuat perlindungan
hukumnya menjadi 14 minggu dilemahkan lewat RUU Cipta Kerja
negative - Willy Aditya (Wakil Ketua Badan Legislasi DPR) Sebaiknya ditunjukkan dulu norma
aturannya yang mana yang dijadikan soal. Sebab, dalam draf RUU Cipta Kerja yang dikirimkan
kepada Presiden, tidak ada penghapusan hak-hak cuti melahirkan dan cuti haid bagi pekerja
perempuan. Teman-teman ini juga jangan teijebak pada berita bohong atau informasi yang
belum pasti. Sebaiknya dicek dulu di RUU-nya mengenai ketentuan itu
Ringkasan
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui untuk disahkan Presiden dinilai belum
menjawab atas berbagai persoalan perempuan pekerja. Selama ini, sebagian perempuan pekerja
menghadapi situasi kerja tidak layak dan tanpa pengakuan.
Sebaliknya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah dinantikan bertahuntahun tak kunjung
mendapat perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
PERSOALAN PEREMPUAN BELUM BANYAK TERJAWAB
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui untuk disahkan Presiden dinilai belum
menjawab atas berbagai persoalan perempuan pekerja. Selama ini, sebagian perempuan pekerja
menghadapi situasi kerja tidak layak dan tanpa pengakuan.
Sebaliknya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah dinantikan bertahuntahun tak kunjung
mendapat perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
73
