Page 295 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2021

Menurut Wapres Amin persoalan ketenagakerjaan saat ini juga semakin kompleks. Angka
pengangguran di Indonesia masih relatif tinggi, sementara daya saing atau produktivitas tenaga
kerja masih rendah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2021 menunjukkan, terdapat 19,1
juta tenaga kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

Persoalan tersebut ditambah pula dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung
terus meningkat setiap tahun serta minimnya penduduk usia angkatan kerja yang siap pakai
atau pernah mengikuti pelatihan kerja. Kondisi itu menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian
keterampilan. Tantangan menjadi semakin berat dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0
dan teknologi digital yang semakin cepat yang mendisrupsi beragam sektor kehidupan, termasuk
industri dan ketenagakerjaan.

”Oleh karenanya, afirmasi kebijakan pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku
kepentingan sangat dibutuhkan dalam memitigasi beragam persoalan ketenagakerjaan tersebut
agar tenaga kerja nasional dapat tetap eksis dan berperan di era persaingan global yang ketat
ini,” kata Wapres Amin.

Pemerintah telah menetapkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai program
prioritas yang paling utama. Hal ini karena faktor kualitas SDM menjadi kunci untuk
memenangkan persaingan global. Tenaga kerja yang berkualitas akan meningkatkan daya saing
suatu negara terhadap negara lainnya, baik dari sisi daya tarik investasi maupun produk yang
dihasilkannya.
Angka pengangguran yang masih relatif tinggi dan daya saing yang rendah disebabkan, antara
lain, oleh ketidaksiapan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan disrupsi yang mengikutinya.
”Untuk itu, diperlukan konsep dan langkah-langkah perbaikan yang cepat, tepat, dan efisien
sebagai fondasi yang penting untuk bisa bersaing terhadap negara lain di era teknologi digital
saat ini,” ujar Wapres Amin.

Guna mewujudkan tenaga kerja yang handal, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian.
Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, BUMN, swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, dan
organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga keagamaan, seperti pondok-pondok pesantren
yang tersebar di berbagai pelosok daerah.

Wapres Amin menuturkan, tantangan nyata yang dihadapi dalam melaksanakan langkah-langkah
strategis untuk menyiapkan SDM yang mampu bersaing secara global adalah kemampuan di
bidang teknologi digital, seperti big data (mahadata), artificial intelligence (kecerdasan buatan),
dan internet of things (serba internet).

”Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini saya menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh
jajaran Kemenaker yang sejak tahun 2017 telah bekerja keras mengembangkan program BLK
komunitas melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga keagamaan, seperti pondok pesantren,
seminari, dhammasekha, dan pasraman,” kata Wapres Amin.

Wapres juga mengapresiasi peran OJK yang sejak tahun 2017 terus mendorong pengembangan
BWM di pesantren-pesantren. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang terdaftar dan
diawasi OJK, BWM didirikan untuk menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang
belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal serta berperan untuk memberdayakan
komunitas di sekitar pesantren dengan pola pendampingan.

”Melalui konsep yang dikembangkan tersebut, BWM diharapkan dapat secara nyata mendukung
upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Target nasabah pembiayaan BWM adalah
masyarakat miskin produktif yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal,” kata
Wapres.

294