Page 299 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2021
P. 299
TOLAK REVISI PP TEMBAKAU, INI ALASAN BURUH ROKOK
JAKARTA, - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto meminta Presiden Joko Widodo untuk
membatalkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 yang dinilai sangat
memberatkan industri hasil tembakau . Khususnya tenaga kerja yang menggantungkan hidup di
sektor tersebut.
"Kami akan menyurati Presiden Joko Widodo untuk menghentikan diskusi rencana revisi PP
tersebut. Besar harapan kami agar ini mendapat perhatian, khususnya pekerja IHT dapat
memperoleh kepastian kelangsungan hidup dan kesejahteraan pekerja," ucap dia melalui
keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).
Dia menilai, adanya indikasi keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing dalam
kampanye antirokok di Indonesia. Padahal sebut dia, LSM asing sama sekali tak memahami
keadaan dan kondisi Indonesia.
"Saya rasa itu kita sama-sama tahu ada dana tergulirkan untuk membiayai kampanye antirokok,"
ujarnya.
Lebih lanjut kata dia, revisi PP No.109 Tahun 2012 akan menyebabkan para buruh industri hasil
tembakau (IHT) kehilangan lapangan pekerjaannya. Dia menambahkan, IHT merupakan sektor
yang turut sangat memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya.
Bahkan pada situasi pandemi Covid-19, protokol kesehatan sektor padat karya tersebut sangat
mengutamakan keselamatan pekerjanya. Saat ini, kata Sudarto, RTMM SPSI menaungi sebanyak
244.221 orang tenaga kerja, 60 persen diantaranya pekerja di IHT.
"Industri rokok kan bukan hal yang baru, sudah puluhan tahun menjadi sawah dan ladang bagi
para pekerja di IHT. Sampai detik ini juga industrinya legal, jadi tolong perhatikan buruh-buruh
kecil yang bekerja di sini," ujar Sudarto.
"Tenaga kerja IHT, anggota kami juga rakyat Indonesia. Kami mohonkan perhatian dari Bapak
Menkes bahwa Indonesia adalah negara berdaulat maka jangan terpengaruh dorongan-
dorongan kelompok atau LSM asing antirokok yang mengatasnamakan kesehatan tapi tidak
mempertimbangkan keadaan di Indonesia," sambung dia.
Sebagai informasi, rencana revisi PP 109/2012 akan fokus pada perluasan gambar peringatan
kesehatan dari 40 persen menjadi 90 persen serta pelarangan total promosi dan iklan di berbagai
media termasuk tempat penjualan.
PP 109/2012 yang saat ini berlaku dinilai tidak cukup ketat dalam mengatur pengendalian produk
rokok maupun pembatasan komunikasi produsen dengan konsumen.
298
