Page 298 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JUNI 2021

Judul Tolak Revisi PP Tembakau, Ini Alasan Buruh Rokok
Nama Media kompas.com
Newstrend Pembatalan Revisi PP 109/2012
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/06/08/070800126/tolak-revisi-
pp-tembakau-ini-alasan-buruh-rokok
Jurnalis Ade Miranti Karunia
Tanggal 2021-06-08 07:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Kami akan menyurati Presiden Joko Widodo
untuk menghentikan diskusi rencana revisi PP tersebut. Besar harapan kami agar ini mendapat
perhatian, khususnya pekerja IHT dapat memperoleh kepastian kelangsungan hidup dan
kesejahteraan pekerja

neutral - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Saya rasa itu kita sama-sama tahu ada
dana tergulirkan untuk membiayai kampanye antirokok
negative - Sudarto (Ketua Umum Federasi Serikat) Industri rokok kan bukan hal yang baru,
sudah puluhan tahun menjadi sawah dan ladang bagi para pekerja di IHT. Sampai detik ini juga
industrinya legal, jadi tolong perhatikan buruh-buruh kecil yang bekerja di sini

neutral - Sudarto (Ketua Umum Federasi Serikat) Tenaga kerja IHT, anggota kami juga rakyat
Indonesia. Kami mohonkan perhatian dari Bapak Menkes bahwa Indonesia adalah negara
berdaulat maka jangan terpengaruh dorongan-dorongan kelompok atau LSM asing antirokok
yang mengatasnamakan kesehatan tapi tidak mempertimbangkan keadaan di Indonesia

Ringkasan
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto meminta Presiden Joko Widodo untuk
membatalkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 yang dinilai sangat
memberatkan industri hasil tembakau . Khususnya tenaga kerja yang menggantungkan hidup di
sektor tersebut. Dia menilai, adanya indikasi keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM)
asing dalam kampanye antirokok di Indonesia. Padahal sebut dia, LSM asing sama sekali tak
memahami keadaan dan kondisi Indonesia.

297