Page 449 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 449
Program pelatihan dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kerja (LPK) milik pemerintah pusat,
daerah, swasta, serta komunitas berdurasi satu hingga 12 bulan dengan metode luring, daring
dan/atau blended training. "Pelatihan
vokasi berorientasi pada kebekerjaan baik penempatan di perusahaan ataupun berwirausaha
serta dalam rangka pening katan produktivitas," kata Ali.
Ali menjelaskan, peserta pelatihan kebanyakan memilih program vokasi atau kejuruan. Di
antaranya teknologi informasi dan komunikasi,
bisnis mana jemen, elektronika, otomotif, listrik, manufaktur, teknik pendingin, bangunan,
pengelasan, pariwisata, dan sebagainya. "Seiring perkembangan teknologi digital, akhir-akhir ini
permin taan akan kompetensi untuk sek tor digital dan kreatif mengalami pe ningkatan," ia
mengungkapkan.
Untuk menyokong sektor digital kreatif, Kemnaker menyelenggarakan pilot project program
pemagangan virtual pada sektor digital kreatif. Diantaranya pemagangan untuk digital marketer,
project officer, content creator dan affiliate marketer. "Ini diperuntukkan bagi calon tenaga kerja
muda yang memiliki kompetensi di bidang digital kreatif, sekaligus mengenalkan bagaimana
sistem bekerja dari rumah (working from home)," Ali menjelaskan.
Pengamat kebijakan publik Bambang Istianto berpendapat, program link and match bukan hal
yang baru. Kebi jakan ini sudah digagas sejak zaman Orde Baru di masa kepemimpinan Mendik
bud Wardiman Djojonegoro.
Di sisi lain, program tersebut tidak berlangsung mulus lantaran pemerintah tidak mampu
mengkoordinasikan semua sektor. Pemerintah menurut Bambang memperbanyak keberadaan
pendi dik an kejuruan yang disebut dengan vokasi. Kenyataannya, vokasi juga menimbulkan
persoalan, yakni mislinking and mismatching dengan kebutuhan dunia kerja.
"Waktu itu tujuannya agar bisa di terima di dunia industri. Faktanya, penyerapan tenaga kerja
SMK untuk industri tidak terlalu banyak. Cek data BPS (Badan Pusat Statistika) terakhir, berapa
persen lulusan SMK yang pengangguran," ujar Bambang ketika dihubungi wartawan GATRA M.
Guruh Nuary pada 24 September lalu.
Diketahui, tingkat pengangguran keluaran SMK berdasarkan data BPS per Februari 2021
mencapai dua digit, yakni 11,45% atau sekitar 8,75 juta orang. Angka tersebut melonjak 36%
di bandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Direktur Eksekutif Center for Public Policy
Studies (CPPS) Indonesia itu menyatakan, Indonesia harus memaksimalkan bonus demografi
pada 2030-2040. Di mana jumlah penduduk usia produktif berkisar di usia 15-64 tahun. Karena
itu, diperlukan pening katan skill dan kemampuan yang sesuai zaman. "Apakah lulusan vokasi
kita terfasilitasi? Apakah pencari kerja sudah punya kreativitas dan inovasi di bidang TI? Karena
kita bersentuhan dengan industri 4.0 dan 5.0," pungkas Bambang.
Andhika Dinata, Ucha Julistian Mone, dan Ryan Puspa Bangsa
Caption
Peserta program magang kerja mekanik sepeda motor menyelesaikan perbaikan sepeda motor
di Lombok Tengah, NTB
448
