Page 500 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 500

Pekan lalu, tim GATRA mewawan carai Ida Fauziyah secara virtual melalui aplikasi pertemuan
              zoom.  Selain  program-program  untuk  menekan  angka  pengangguran,  Ida  juga  menjelaskan
              tentang kondisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tengah pandemi hingga isu tenaga kerja asing
              (TKA). Petikannya:

              Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali digulirkan tahun ini. Apa per bedaannya dengan tahun lalu?

              Pertama, dari sisi jumlah. BSU tahun 2020 menyasar 12,4 juta penerima, sedangkan tahun 2021
              hanya 8,7 juta pene rima. Selain itu, jumlah bantuan yang di terima oleh penerima BSU tahun
              2020 sebesar Rp 2,4 juta yang disalurkan me lalui 2 tahap, untuk tahun ini hanya Rp 1 juta yang
              disalurkan sekaligus. Kedua, sisi syarat upah. Tahun 2020 syarat maksimal penerima BSU adalah
              upah sebesar Rp 5 juta. Se dangkan tahun ini hanya Rp3,5 juta, di mana un tuk daerah yang
              upah minimumnya le bih dari Rp 3,5 juta, maka ketentuan yang dipakai adalah maksimal sebesar
              upah minimum dengan dibulatkan hing ga ratus ribuan.

              Ketiga,  tahun  ini  kami  memberikan  ketentuan  khusus,  di  mana  masyarakat  yang  pernah
              menerima  ban  tuan  pemerintah  lain  berupa  Kartu  Prakerja,  PKH,  dan  BPUM  tidak  bisa
              mendapatkan BSU. Keempat, atau yang terakhir, tahun ini penyaluran BSU hanya melalui Bank
              Himbara (BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri) untuk menyalurkan BSU. Sedangkan penerima BSU
              yang be lum memiliki rekening pada Bank Himbara tersebut, seperti bank swasta, maka akan
              dibuatkan rekening baru melalui skema pembukaan rekening secara kolektif (Burekol).

              Bagaimana Pemerintah menganti sipasi duplikasi penerima BSU bagi pekerja?

              BSU  ini  adalah  salah  upaya  pemerintah  memitigasi  dampak  pandemi  pada  sektor  ekonomi.
              Tujuannya  untuk  menjaga  daya  beli  masyarakat  serta  mendorong  pertumbuhan  ekonomi
              nasional. Untuk itu, data penerima BSU ini telah dipadankan dengan data penerima bantuan
              sosial atau bantuan pemerintah lainnya yaitu Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH),
              dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Agar tidak ada duplikasi data penerima bantuan
              sosial atau bantuan pemerintah, sehingga upaya-upaya mitigasi ini lebih merata.

              Solusi bagi penyaluran BSU bagi peserta yang tidak memiliki rekening Bank Himbara?

              Bagi  penerima  BSU  yang  belum  memiliki  rekening  pada  bank  Himbara,  pemerintah  akan
              membuatkan rekening baru secara kolektif atau kita istilahkan de ngan Burekol. Nantinya, dana
              BSU akan ditransfer langsung ke rekening baru yang dibuatkan itu. Inilah yang dimak sud dengan
              skema Burekol.

              Burekol  ini  juga  dilakukan  bagi  penerima  BSU  yang  sudah  memiliki  rekening  bank  Himbara,
              namun memiliki sejumlah masalah pada saat bank ingin mentransfer BSU ke rekening penerima.
              Seperti rekening pasif, rekening tidak valid, rekening sudah tutup, atau rekeningnya sudah di be
              kukan.

              Nantinya, informasi tentang pembukaan rekening baru ini ada di bsu. kemnaker.go.id. Bisa dilihat
              di profil untuk melihat rekening sudah di buatkan atau belum. Kalau sudah di buat kan, maka
              para penerima BSU harus berkomunikasi dengan pihak manajemen perusahaan atau HRD untuk
              mengetahui informasi dan jadwal akti vasi rekening baru secara kolektif di per usa haan.


              Untuk program Jaminan Ke hilangan Pekerjaan, bagaimana pembia yaannya? Apakah semua
              diambil dari anggaran BPJS Ketenagakerjaan atau dari APBN?

              Program  JKP  muncul  sebagai  tindak  lanjut  UU  Cipta  Kerja  Nomor  11  Ta  hun  2020  klaster
              ketenagakerjaan untuk mempertahankan derajat ke hi dupan yang layak pada saat pekerja




                                                           499
   495   496   497   498   499   500   501   502   503   504   505