Page 505 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 505

Judul               Ada JKP, Pemerintah Kembalikan Fungsi Awal JHT
                Nama Media          kontan.co.id
                Newstrend           Jaminan Kehilangan Pekerjaan
                Halaman/URL         https://insight.kontan.co.id/news/ada-jkp-pemerintah-kembalikan-
                                    fungsi-awal-jht
                Jurnalis            Fahriyadi
                Tanggal             2021-10-01 09:40:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Pemerintah berencana untuk mengubah regulasi terkait Jaminan Hari Tua (JHT) dalam program
              Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Perubahan ini terkait dengan hadirnya manfaat
              baru bagi pekerja yang bergulir mulai tahun depan, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
              Rencananya,  Kemenetrian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  akan  merevisi  Peraturan  Menteri
              Ketenagakerjaan  (Pemenaker)  Nomor  19  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Persyaratan
              Pembayaran Jaminan Hari Tua. Perubahan aturan ini nantinya akan mengembalikan fungsi JHT
              sebagaimana mestinya.



              ADA JKP, PEMERINTAH KEMBALIKAN FUNGSI AWAL JHT

              Pemerintah berencana untuk mengubah regulasi terkait Jaminan Hari Tua (JHT) dalam program
              Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Perubahan ini terkait dengan hadirnya manfaat
              baru bagi pekerja yang bergulir mulai tahun depan, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

              Rencananya,  Kemenetrian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  akan  merevisi  Peraturan  Menteri
              Ketenagakerjaan  (Pemenaker)  Nomor  19  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Persyaratan
              Pembayaran Jaminan Hari Tua. Perubahan aturan ini nantinya akan mengembalikan fungsi JHT
              sebagaimana mestinya.

              Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI-Jamsos) Kemnaker
              Indah  Anggoro  Putri  mengatakan,  selama  ini  isu  yang  marak  dibahas  terkait  jaminan  social
              ketenagakerjaan adalah soal fungsi JHT yang tak sesuai dengan tujuan utamanya. Menurutnya,
              setelah Indonesia dilanda pandemi Covid-19 dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang
              cukup masif, para pekerja pun mencairkan JHT milik mereka.
              Hanya saja, ketentuan soal pencairan JHT bagi pekerja korban PHK ini tak aka nada lagi ke
              depan. Pasalnya, setelah JKP bergulir, maka JHT akan dikembalikan pada fungsi tabungan hari
              tua. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
              Jaminan  Hari  Tua  disebutkan  JHT  bisa  dicairkan  dalam  tiga  kondisi,  yakni  meninggal  dunia,
              pensiun, dan cacat permanen.

                                                           504
   500   501   502   503   504   505   506   507   508   509   510