Page 508 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 508

positive  -  Anggoro  Eko  Cahyo  (Direktur  Utama  BPJS  Ketenagakerjaan)  Dan  mempersiapkan
              sumber daya yang nantinya akan melayani peserta dalam proses pengajuan klaim
              neutral  -  Anggoro  Eko  Cahyo  (Direktur  Utama  BPJS  Ketenagakerjaan)  Kita  juga  melakukan
              sosialisasi dan edukasi program JKP

              neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Pekerja yang sudah di PHK
              sejak 2020 sam pai 2021, tidak mendapatkan manfaat JKP, karena belum memenuhi syarat masa
              iuran

              positive - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Indonesia (Opsi)) Akan tetapi dari empat
              itu, hanya satu yang difokuskan, dan itu yang berhak menjadi peserta, yaitu penerima upah. Ini
              mendiskriminasi

              negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Indonesia (Opsi)) Jadi, dalam PP 37 itu
              PKWT yang jatuh tempo enggak dapat, walaupun tiap bulan bayar. Makanya saya bilang, PP 37
              ini bertentangan dengan UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasio nal) dan Ciptaker. Siapa yang
              disebut peserta? Peserta adalah yang mendaftar dan membayar iuran

              neutral - Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan) JKP yang
              prinsipnya seperti asuransi sosial ini harus di pstikan pengusaha tidak merasa terbebani bahkan
              bisa meringankan pengusaha kalau tidak menambah iuran yang di maksud

              neutral - Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan) Ter masuk
              dalam hal ini regulasi sebagai proteksinya



              Ringkasan

              Pandemi Covid-19 menghantam perekonomian nasional. Jika tidak di mitigasi dengan tepat, akan
              muncul ledakan pengangguran. Kondisi ini sempat terjadi di enam bulan pertama, ketika awal
              virus Covid-19 masuk ke Indonesia Maret 2020 lalu. Ekonomi nasional porak-poranda dan angka
              pengangguran meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sam pai Agustus 2020,
              jumlah  pengangguran  mencapai  9,77  juta  orang.  Angka  tersebut  naik  41%  dibandingkan
              Februari 2020.



              JURUS JITU CEGAH LEDAKAN PENGANGGURAN

              Pandemi Covid-19 menghantam perekonomian nasional. Jika tidak di mitigasi dengan tepat, akan
              muncul ledakan pengangguran. Kondisi ini sempat terjadi di enam bulan pertama, ketika awal
              virus Covid-19 masuk ke Indonesia Maret 2020 lalu. Ekonomi nasional porak-poranda dan angka
              pengangguran meningkat.

              Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sam pai Agustus 2020, jumlah pengangguran
              mencapai 9,77 juta orang. Angka tersebut naik 41% dibandingkan Februari 2020.


              Lonjakan pengangguran tidak hanya terjadi di perkotaan, melainkan juga di pedesaan. Masih
              dari data BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2020 di perkotaan berada di
              level 8,98% dan di pedesaan 4,71%. Lebih tinggi daripada data Februari 2020, yang masing-
              masing masih berada di level 6,12% dan 3,49%.00

              Meningkatnya angka pengangguran ikut menurunkan daya beli masyarakat. Kepala BPS ketika
              itu, Suhariyanto, pernah menyampaikan bahwa terjadi deflasi sebesar 0,10% di Juli 2020 dan

                                                           507
   503   504   505   506   507   508   509   510   511   512   513