Page 506 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 506
Namun, dalam Permenaker 19/2015 disebutkan criteria pension didalamnya adalah termasuk
mengundurkan diri, terkena PHK, dan pekerja yang meninggalkan Indoensia untuk selama-
lamanya. “Jadi, filosofi JHT itu sudah berubah karena semestinya untuk jaminanhari tua bukan
untuk sekian waktu dan kena PHK bisa diambil, ini yang akan diubah,” ujar Indah dalam paapran
di Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (28/9).
Koordinator Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mendukung rencana pemerintah untuk
menutup akses pencairan JHT bagi pekerja yang kena PHK. Hal ini penting untuk meningkatkan
nilai manfaat program Jamsostek. “Selama ini pekerja yang baru bekerja tiga bulan atau setahun,
kemudian terkena PHK dan mengambil JHT mereka, akhirnya BPJS Ketenagakerjaan tak bisa
menaruh dana untuk jangka panjang, sehingga hasil investasinya pun susut,” tegas dia kepada
KONTAN, Kamis (30/9).
Timboel menambahkan, program JKP bisa jadi andalan baru untuk pekerja agar tak mencairkan
JHT asalkan dijalankan secara komprehensif. Sejauh ini, JKP tidak mengakomodir pekerja
kontrak atau dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang berhenti karena kontraknya
habis atau jatuh tempo, selain itu pekerja yang mengundurkan diri juga tak mendapat JKP.
“Masalahnya, kedua segmen pekerja ini tidak dapat JKP tapi tak bisa cairkan JHT bila masa iuran
belum 10 tahun,” tutur Timboel.
505
