Page 509 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021

0,05% di Agustus 2020. "Ini menunjukkan daya beli masyarakat belum pulih akibat pandemi
Covid-19," ujar nya.
Melihat adanya acaman ledakan pengangguran, pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggeber program-program yang berkaitan dengan
ketenagakerjaan.

Diantaranya, program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang mulai dilaksanakan pada akhir Agustus
2020. BSU diklaim mampu meringankan beban pengeluaran perusahaan dan mempertahankan
daya beli masyarakat. Peluncuran program ini langsung di lakukan Presiden Joko Widodo
didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Men teri BUMN Erick Thohir, dan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Dalam pidatonya, Jokowi menekankan, peserta yang berhak mendapat BSU adalah peserta
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) yang aktif
membayar iuran sampai Juni 2020. "Setelah ini diberikan kepada bapak ibu sekalian, konsumsi
rumah tangganya naik," ujar Jokowi di hadapan para pekerja di Istana Negara.

Menurut Jokowi, BSU tahun 2020 menyasar 12,4 juta penerima. Setiap peserta BSU mendapat
Rp 2,4 juta yang disalurkan dua tahap. "Ada tenaga kerja honorer, tenaga medis, petugas
kebersihan, karyawan hotel, ada semua, komplit," ujarnya.
Sumber dana BSU berasal dari Anggaran Pen dapatan dan Belanja Negara (APBN). Hingga akhir
Desember 2020, Pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk BSU sebesar Rp 29,4 triliun.
Adapun alasan penerima harus terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, agar penerima
BSU valid. "Kenapa harus terdaftar di BPJS. Karena datanya juga sudah valid, dia bekerja," ujar
Menaker Ida Fauziyah kepada GATRA.

Setengah tahun berlangsung, BSU dianggap cukup berdampak menahan gejolak pengangguran.
Data BPS terbaru menunjukkan, hingga Februari 2021, jumlah pengangguran sebesar 8,75 juta
orang atau menurun 10,44% dibandingkan dengan Agustus 2020.

Karena diganggap efektif, di 2021, BSU kembali digulirkan. Target penerima BSU tahun ini
sebanyak 8,7 juta penerima. Total pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp 8,8 triliun.

Sampai saat ini pemerintah sudah menyalurkan BSU ke sekitar 5 juta penerima.

Menurut Ida, data penerima BSU ini telah di padankan dengan data pe nerima bantuan sosial
(ban sos) atau bantuan pemerintah lainnya yaitu Kar tu Prakerja, Program Keluarga Harapan
(PKH), dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). "Agar tidak ada dupli ka si data penerima
bantuan sosial atau bantuan pemerintah, sehingga upa yaupaya mitigasi ini lebih merata,"
katanya.

Ida menjelaskan, penyaluran BSU bekerja sama dengan bank-bank yang bergabung di Himpunan
Bank Milik Negara (Himbara) seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Bagi penerima BSU yang
belum memiliki rekening di bank Himbara, pemerintah akan membuatkan rekening baru secara
kolektif alias Burekol. "Nantinya dana BSU akan ditransfer langsung ke rekening baru yang
dibuatkan itu," ujarnya.

Meski demikian, proses distribusi BSU bukan tanpa hambatan. Salah satunya, keterlambatan
pencairan BSU. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Ida
Fauziyah Indah Anggoro Putri, mengungkapkan ada beberapa persoalan yang terjadi di
lapangan. Pertama adanya komunikasi antar-bank di kantor pusat dan kantor cabang yang
tidaksinkron.

508