Page 501 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 501
atau buruh kehilangan pekerjaan. Jadi program ini muncul seiring de ngan diberlakukannya UU
Cipta Kerja. Dalam pelaksanaanya, JKP di atur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Sumber pendanaan jaminan kehi langan pekerjaan berasal dari modal awal pemerintah,
rekomposisi iuran program jaminan social, maupun dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.
Bukan dari iuran tenaga kerja.
Modal awal program jaminan kehilangan pekerjaan ditetapkan paling sedikit Rp 6 triliun APBN.
Sedangkan porsi dari ketiga sumber pendanaan ini, iuran pemerintah pusat berasal
dari APBN sebesar 0,22% dari upah sebulan. Lalu rekomposisi iuran program JKK sebesar 0,14%
dari upah sebulan dan rekomposisi iuran program JKM se besar 0,10% dari upah sebulan.
Apa saja syarat menerima manfaat JKP?
Kriteria penerima manfaat JKP, pertama pekerja yang mengalami PHK dengan kriteria alasan
PHK sebagaimana dimaksud pada Pasal 154A UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, di kecualikan bagi
alasan PHK mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, atau me ninggal dunia.
Kedua mempunyai masa iuran 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran 6 bulan
berturut-turut sebelum terjadi PHK. Kegia, bersedia untuk bekerja kembali.
Apa saja target dari program ini? Dan sampai kapan pelaksanaannya?
Diharapkan dengan adanya program JKP ini, pekerja yang mengalami PHK segera mendapatkan
pekerjaan kem bali melalui asesmendan konseling karier dan juga pelatihan kerja. Program JKP
ini juga bertujuan meningkatkan ke terampilan pekerja melalui re-skilling atau up-skilling.
Manfaat program JKP dapat diajukan paling cepat bu lan Februari 2022, setelah peserta
memenuhi masa iur paling sedikit 12 bulan.
Dari data Kemnaker, ada berapa banyak pekerja ter-PHK yang bisa mendapat JKP?
Sesuai data kepesertaan BPJS Ke tenagakerjaan peserta yang memenuhi syarat sebagai peserta
JKP sebanyak 11,172 juta orang. Saat ini, pemerintah dalam hal ini Kemnaker terus mendorong
untuk mencegah ter jadinya PHK. PHK harus menjadi ja lan terakhir dalam menyelesaikan
berbagai persoalan ketenagakerjaan mau pun per selisihan yang
terjadi antara pengusa ha dan pekerja atau buruh.
Bagaimana dasar perhitungan JKP yang diterima pekerja yang dike nai PHK?
Manfaat uang tunai diberikan pa ling lama enam bulan sebesar (45% x upah x 3 bulan pertama)
dan (25% x upah x 3 bulan kedua). Dasar perhitungan manfaat uang tunai adalah upah terakhir
yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan batas atas upah sebesar Rp 5 juta.
Lalu bagaimana pelindungan untuk pekerja migran Indonesia (PMI).
Apa saja program yang digulirkan? Selaku regulator Kemnaker memastikan pelaksanaan
pelindungan PMI dilaksanakan sesuai amanat UU 18 Tahun 2017 yaitu melindungi kepentingan
Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam
mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja,
selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
Untuk itu kami telah mengeluarkan beberapa kebijakan pelindungan PMI di antaranya
pencegahan penempatan PMInon prosedural melalui sosialisasi atau desiminasi.
500
