Page 502 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 502
Kemudian early derection melalui inspeksi mendadak (sidak) berdasarkan laporan masyarakat
atau indikasi adanya penempatan PMI non-prosedural.
Pemerintah juga sudah membentuk Satgas Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non-
Prosedural di 25 lokasi embarkasi/debarkasi/kantong PMI.
Programlainnya, mendorong dan memberikan bantuan dalam pembentukan layanan terpadu
satu atap (LTSA) di daerah yang merupakan kantong PMI. Saat ini telah terbentuk LTSA di 45
daerah. Lalu ada pembentukan dan pemberdayaan Desa Migran Produktif (Desmigratif).
Ada kebijakan lain untuk pelindungan PMI selamapandemi? Beberapa upaya yang diakukan
Kemnaker untuk melindungi pekerja migran kita di masa pandemi Covid-19, di antaranya adalah
Penetapan Kepmenaker Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara penempatan
PMI, pada tanggal 18 Maret 2020.
Penetapan Kepmenaker ini merupakan kesepakatan antar Kementerian/Lembaga sebagai upaya
untuk melindungi keselamatan jiwa PMI, dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Selain
itu, Kepmenaker ini juga merupakan respons cepat Pemerintah Indonesia ketika Covid-19
dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO.
Kemnaker juga melakukan koordinasi dengan Perwakilan RI di luar negeri juga pihak terkait
guna melakukan upaya-upaya preventif, seperti imbauan kepada pekerja migran untuk
melakukan protokol kesehatan selama beraktivitas.
Benarkah ada ribuan PMI yang dideportasi ke Indonesia?
PMI yang dideportasi ke Indonesia pada umumnya adalah WNI atau PMI bermasalah (PMIB)
yang tidak memiliki dokumen (undocumented) atau WNI overstayer. Pada 24 Juni sampai 22 Juli
2021 terdapat 339 orang WNI atau PMIB yang dipulangkan dari beberapa depo imigrasi Malaysia
via Kuala Lumpur - Soetta, dan pada 26 Maret sampai 1 September 2021 terdapat 443 orang
WNI atau pekerja migran Indonesia bermasalah yang dipulangkan dari beberapa depo imigrasi
Malaysia via 'Tawau, Nunukan.
Apa yang dilakukan Kemnaker terkait pemberdayaan eks PMI?
Terkait program pemberdayaan eks PMI, di antaranya meliputi Desmigratif (Desa Migran
Produktif), dan Bantuan Tenaga Kerja Mandiri Mikro. Program Desmigratif ini bertujuan, di
antaranya, mewujudkan terbentuknya Komunitas Pekerja Migran Indonesia produktif,
memperluas kesempatan kerja melalui penumbuhkembangan usaha produktif dan peningkatan
keterampilan masyarakat Desa Migran. Program Desmigratif ini dilakukan secara bersama oleh
K/L terkait seperti Kemnaker, Kementerian Perindustrian, Kemsos, BP2MI dan juga dengan PT.
PMN Persero.
Bagaimana juga sebenarnya kebijakan tenaga kerjaasing dan pengaruhnya terhadap investasi?
Kebijakan penggunaan TKA ini tentu mengedepankan semangat alih teknologi dan keahlian
(transfer of knowledge), serta memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat.
Dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan TKA, kebijakaan terkati penggunaan TKA ini tetap memperhatikan pasar kerja
dalam negeri.
Bagaimana koordinasi Kemnaker dengan stakeholder lainnya untuk urusan TKA? Dalam
pelaksanaan penggunaan TKA, ada beberapa Kementerian dan Lembaga yang terlibat, dimana
501
