Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2020

Dia juga mengungkapkan pentingnya program JKP jika ditinjau dari sebab para peserta
mengklaim program JHT. Berdasarkan data BP Jamsostek, jumlah peserta mengajukan klaim
PHK dan mengundurkan diri sebanyak 94,5% dari jumlah keseluruhan klaim. Data belum
mencakup peserta yang mengalami PHK namun tidak melakukan klaim JHT. Romie menilai
bahwa data tersebut merefleksikan potensi yang akan mendapatkan manfaat dari JKP karena
banyak alasan dari klaim karena PHK atau mengundurkan diri.

Di samping itu, Aktuaria Steven Tanner memberi gambaran ringkas mengenai perhitungan
program JKP. Dia menghitung periode berlangsungnya manfaat tunai, persentase nilai tunai yang
dibayarkan, kemungkinan jumlah penerima, dan besaran iuran yang mesti dibayarkan. Dari
komposisi tersebut didapatlah sejumlah asumsi. "Inilah yang menjadi justifikasi asumsi-asumsi
yang sekarang dibangun aktuaris BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian. Kita ambil tengah-
tengah, jika proporsi upah yang dibayarkan sebesar 50% dari gaji per bulan, lalu dibayarkan 6
bulan, iurannya itu tidak akan lebih dari 1%. Mungkin iurannya antara 0,5% sampai 0,75% per
bulan," papar dia.

Menurut Steven, mengantisipasi keberlangsungan program melalui hitungan yang cermat
memang sangat diperlukan. Namun demikian, iklim di masa depan selalu berubah. "Yang paling
penting adalah setiap tahun asumsi-asumsi itu dikalibrasi ulang.," tandas dia.

Seperti yang diketahui, manfaat yang diterima dari peserta JKP memang akan merubah pola
pemberian pesangon. Para pekerja yang di PHK, juga sebagai peserta BP Jamsostek dengan
kriteria tertentu akan mendapat tiga manfaat lainnya. Mulai dari manfaat tunai hingga periode
tertentu. Lalu manfaat berupa fasilitas akses informasi untuk pekerja ter-PHK mencari pekerjaan
baru. Serta manfaat pelatihan guna meningkatkan kemampuan.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

32