Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2020

Iuran program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) tidak berasal dari pekerja/buruh dan tanpa
mengurangi manfaat program jaminan sosial lainnya. Adapun rekomposisi program jaminan
kecelakaan kerja (JKK) disebut paling memungkinkan sebagai salah satu sumber pendanaan JKP.

Undang-undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan tiga sumber pendanaan
bagi program JKP. Diantaranya adalah modal awal dari pemerintah sebesar Rp 6 triliun,
rekomposisi iuran dari program jaminan sosial lainnya, dan/atau dana operasional BP Jamsostek.
Masukan tentang penggunaan dari masing-masing sumber dana itu banyak bermunculan.
Ketentuan teknis pun kini sedang diramu pemerintah. Dalam hal ini, Deputi Direktur Bidang
Project Management Office BP Jamsostek Romie Erfianto menerangkan opsi pendanaan dari
rekomposisi iuran dari jaminan sosial lainnya.

Dia menjelaskan, saat ini pembiayaan dibebankan pada pemberi kerja dan kontribusi
pemerintah. Rekomposisi iuran tidak berasal dari pekerja/buruh dan tanpa mengurangi manfaat
program jaminan sosial lainnya yang menjadi hak pekerja/buruh. Oleh karena itu, sumber
pendanaan melalui rekomposisi iuran program jaminan sosial lainnya akan dirasionalisasi.

"Yang paling memungkinkan dari empat program jaminan sosial (sebagai pendanaan) JKP adalah
rekomposisi iuran dari program JKK. Karena JKK sendiri rasio klaimnya masih rendah dan
kemudian pemberi kerja berdasarkan risiko, iurannya mulai dari 0,24%-1,74%. Manfaat JKK
akan tetap sama, tinggal ratenya yang di rekomposisi.Untuk saat ini desain rekomposisi iuran
kita tetapkan untuk menggunakan JKK," terang Romie pada webinar berjudul Kupas Tuntas
Omnibus Law Cipta Kerja Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dikutip Minggu (29/10).

Adapun data BP Jamsostek terkait rasio klaim JKK memang tercatat relatif rendah tapi tercatat
terus meningkat. Pada tahun 2017, iuran yang dikumpulkan mencapai Rp 4,64 triliun dengan
klaim sebesar Rp 971,95 miliar. Rasio klaim JKK pada 2017 tercatat sebesar 20,90%. Berlanjut
pada tahun 2018, total iuran yang berhasil dihimpun menjadi Rp 5,32 triliun dengan klaim
mencapai Rp 1,22 triliun. Sehingga rasio klaim JKK pada tahun 2018 menjadi 23,04%.

Untuk tahun 2020, rasio klaim meningkat menjadi 26,60%. Ketika itu iuran mencapai Rp 5,92
triliun dan klaim yang dibayarkan sebesar Rp 1,57 triliun. Lebih lanjut, Romie menjabarkan alasan
tiga program lainnya tidak cocok untuk di rekomposisi sebagai sumber pendanaan program JKP.

Menurut telaahnya, pada program jaminan hari tua (JHT) pemberi kerja harus membayarkan
iuran sebesar 3,7% dan iuran oleh pekerja sebesar 2%. Program itu bertujuan menjamin peserta
dan dapat menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap,
atau meninggal dunia. Program JHT sendiri memiliki hasil pengembangan. "Kalau ini diambil
mengurangi JHT, maka dampaknya mengurangi hasil pengembangannya. Karena JHT ini
kumpulan dari iuran beserta imbal hasil, kalau diambil maka akan mengurangi manfaat, ini tidak
mungkin kita lakukan," ujar dia.

Penilaian serupa juga disampaikan pada program jaminan pensiun (JP), salah satu
pertimbangannya adalah karena persentase iuran masih relatif kecil. Iuran pemberi kerja sebesar
2% dan pekerja sebesar 1%. BP Jamsostek selalu melakukan reviu untuk menaikkan porsi iuran
sebagai upaya mendorong kehidupan lebih baik peserta di masa mendatang. Program ini juga
dianggap kurang memadai untuk di rekomposisi karena kebijakan rutinitas menaikan iuran setiap
tahunnya.

Sedangkan untuk program jaminan kematian (JKM), saat ini terjadi penambahan manfaat
jaminan sosial. Selain jaminan atas kematian itu sendiri, JKM memiliki manfaat terkait beasiswa
sampai dengan kuliah yang dan antisipasi terkait PHK. Adapun iuran yang harus dibayarkan oleh
pemberi kerja pada program ini sebesar 0,3%. Rekomposisi dari iuran JKM dinilai akan
menimbulkan dampak pada keberlangsungan program.

31