Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2021

Nomor 138 dan Nomor 182 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 dan Undang-Undan
Nomor 1 Tahun 2000.
Selain itu, pemerintah memasukkan substansi teknis kedua yang ada dalam konvensi ILO
tersebut ke dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. "Pemerintah serius dan
tegas dalam melakukan berbagai upaya konkret untuk mengurangi pekerja anak di Indonesia,"
ujar Menaker Ida saat menyampaikan keynote speech pada Webinar Nasional tentang
'Pencegahan dan Perlindungan Pekerja Anak di Indonesia', Rabu, 23 Juni 2021.

Lebih lanjut, Ida mengatakan pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan
Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) melalui Keputusan Presiden Nomor
59 Tahun 2002. RAN-PBPTA ini sebagai acuan dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan
terburuk untuk anak tersebut, "Kita telah selesai melaksanakan RAN-PBPTA Tahap I dan Tahap
II. Untuk saat ini kita sedang melaksanakan RAN-PBPTA Tahap III," katanya.

Dalam menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, Kemnaker telah melakukan
lima upaya nyata. Pertama, meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi kepada dunia usaha
dan masyarakat tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak.

Kedua, melakukan upaya pencegahan dan penghapusan pekerja anak dari BPTA melalui
berbagai program antara lain Program Zona/ kawasan Bebas 8 Pekerja Anak, dan Kampanye
Menentang Pekerja Anak. Ketiga, pada 2008-2020, Kemnaker telah melaksanakan Program
Pengurangan Pekerja Anak dan telah berhasil menarik pekerja anak dari tempat kerja sebanyak
143.456 anak.

Menurutnya, tujuan program ini guna mengurangi jumlah pekerja anak dari Rumah Tangga
Miskin (RTM) yang putus sekolah untuk ditarik dari tempat kerja melalui pendampingan di shelter
dalam rangka memotivasi dan mempersiapkan anak kembali ke dunia pendidikan. "Program ini
dapat berhasil dengan didukung oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun non pemerintah,
termasuk masyarakat," ujar Ida.

Keempat, penguatan kapasitas penegak hukum norma Pekerja Anak dan BPTA melalui perluasan
pendidikan dan pelatihan, seperti Bimtek pengawasan norma kerja anak. Kelima, pelaksanaan
kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan Pekerja Anak dan BPTA baik secara preemtif,
preventif dan represif oleh Pengawas Ketenagakerjaan melalui sosialisasi kepada stakeholder,
pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan anak dan penyidikan.
"Semua langkah yang diambil tersebut mencerminkan kerja sama dan sinergi dengan unsur-
unsur pentahelix yang ada dan akan terus semakin ditingkatkan di masa depan," kata Ida.

Menaker juga mengemukakan alah satu langkah sinergi pentahelix yang akan dilaksanakan
dalam mencegah pekerja anak, yaitu Kemnaker bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama
dunia usaha untuk melaksanakan Pencanangan Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 di
sejumlah lokasi.

Yakni Karawang International Industry City (KIIC), Modern Cikande 10 Industrial Estate (MCIE)
di Karawang, Kawasan Industri Makasar (KIMA), Modern Cikande Estate (MCIE) di Banten, dan
Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) di Banten.( .

121