Page 25 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2021
P. 25
Judul Buruh di Karanganyar Males Bahas UMK 2022, Ini Alasannya
Nama Media suara.com
Newstrend UMK 2022
Halaman/URL https://surakarta.suara.com/read/2021/10/28/060000/buruh-di-
karanganyar-males-bahas-umk-2022-ini-alasannya
Jurnalis Budi Arista Romadhoni
Tanggal 2021-10-28 06:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Eko Supriyanto (Koordinator Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Kabupaten Karanganyar) Kalau PP 36/2021 yang dipakai penghitungan [kenaikan upah] nanti
hanya salah satu dari pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Kalau begitu jadinya upah tidak naik
karena kondisi pandemi seperti ini. Oleh sebab itu, kami tidak mau ikut kalau ada pembahasan
upah dengan PP 36/2021 itu
neutral - Eko Supriyanto (Koordinator Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Kabupaten Karanganyar) Harapan kami ekonomi bangkit. Solusinya adalah upah naik. Dengan
begitu mereka juga akan berbelanja di pasar-pasar, sehingga ekonomi juga akan naik
positive - Suparno (Kasi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja pada Disdagnakerkop UKM
Karanganyar) Kami termasuk Dewan Pengupahan Kabupaten, tugasnya yaitu hanya melakukan
penghitungan berdasar data dari BPS yang saat ini sedang diolah di BPS pusat. Jadi kami juga
masih menunggu. Teman KSPI memang sudah menyampaikan usulan penyesuaian, tapi dasar
yang dipakai sekarang kan PP 36/2021
negative - Maryono (Kabid Hubungan Industri Disdagnakerkop UKM) Dewan Pengupahan
tugasnya hanya menghitung data yang sudah disediakan. Kalau sudah dihitung, nanti
disampaikan kepada bupati lalu ke gubernur
Ringkasan
Upah buruh di Jawa Tengah nomor dua terenda nasional. Hal itu tentu saja membuat buruh
enggan membahas upah minimum untuk tahun 2022. Hal itu terjadi di Kabupaten Karanganyar.
Menyadur dari Solopos.com, Koordinator Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Kabupaten Karanganyar, Eko Supriyanto, menolak pembahasan upah minimum kabupaten
(UMK) 2022 jika Dewan Pengupahan tetap mengacu kepada PP 36/2021.
24
