Page 26 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2021

BURUH DI KARANGANYAR MALES BAHAS UMK 2022, INI ALASANNYA

Upah buruh di Jawa Tengah nomor dua terenda nasional. Hal itu tentu saja membuat buruh
enggan membahas upah minimum untuk tahun 2022. Hal itu terjadi di Kabupaten Karanganyar.

Menyadur dari Solopos.com, Koordinator Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Kabupaten Karanganyar, Eko Supriyanto, menolak pembahasan upah minimum kabupaten
(UMK) 2022 jika Dewan Pengupahan tetap mengacu kepada PP 36/2021.

Menurutnya, napas PP 36/2021 tentang Pengupahan tersebut tidak berpihak kepada pekerja.
Pasalnya aturan itu mendasarkan penghitungan UMK hanya dari pertumbuhan ekonomi atau
inflasi.

Ia menilai dengan adanya pandemi Covid-19 yang menghantam perekonomian berpengaruh
terhadap angka pertumbuhan ekonomi maupun inflasi. Sehingga penyesuaian UMK dinilai bakal
kecil.

"Kalau PP 36/2021 yang dipakai penghitungan [kenaikan upah] nanti hanya salah satu dari
pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Kalau begitu jadinya upah tidak naik karena kondisi pandemi
seperti ini. Oleh sebab itu, kami tidak mau ikut kalau ada pembahasan upah dengan PP 36/2021
itu," ujarnya, Kamis (27/10/2021).

Ia menambahkan di luar PP 36/2021, seharusnya ada komponen biaya kebutuhan hidup lainnya
yang dijadikan dasar penyesuaian UMK. Komponen itu, menurutnya, yakni biaya pembelian
masker untuk pencegahan Covid-19, vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh, dan pulsa/data
untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) anak sekolah.

Usulan ini juga sudah ia sampaikan kepada Bupati Karanganyar melalui Dinas Perdagangan
Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disdagnakerkop UKM) Karanganyar.
Sehingga ia tetap berharap UMK tahun depan ada kenaikan.

"Harapan kami ekonomi bangkit. Solusinya adalah upah naik. Dengan begitu mereka juga akan
berbelanja di pasar-pasar, sehingga ekonomi juga akan naik," ujarnya.

Sementara itu, Kasi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja pada Disdagnakerkop UKM
Karanganyar, Suparno, menegaskan dasar penyesuaian pengupahan saat ini tetap
menggunakan PP 36/2021. Sesuai aturan ini, penghitungan UMK Karanganyar 2022 dilakukan
berdasarkan data yang sudah ada dari Badan Pusat Statistik (BPS).
"Kami termasuk Dewan Pengupahan Kabupaten, tugasnya yaitu hanya melakukan penghitungan
berdasar data dari BPS yang saat ini sedang diolah di BPS pusat. Jadi kami juga masih menunggu.
Teman KSPI memang sudah menyampaikan usulan penyesuaian, tapi dasar yang dipakai
sekarang kan PP 36/2021 " ujarnya.
Kabid Hubungan Industri Disdagnakerkop UKM, Maryono, mengatakan begitu Dewan
Pengupahan menentukan nilai UMK Karanganyar 2022 selanjutnya akan disampaikan kepada
bupati. "Dewan Pengupahan tugasnya hanya menghitung data yang sudah disediakan. Kalau
sudah dihitung, nanti disampaikan kepada bupati lalu ke gubernur," ujarnya.

25