Page 28 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2021
P. 28

Judul               Tuntutan Buruh Memberatkan Pengusaha
                Nama Media          Warta Kota
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg4
                Jurnalis            m27
                Tanggal             2021-10-28 05:47:00
                Ukuran              76x233mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 23.940.000

                News Value          Rp 119.700.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Serikat  buruh  tergabung  dalam  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  dari  Federasi
              Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 menjadi
              sebesar Rp 5,3 juta. Menangganpi hal itu Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta,
              Diana Dewi, menilai tuntutan buruh untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) ke angka
              Rp 5,3 juta akan memberatkan pengusaha.



              TUNTUTAN BURUH MEMBERATKAN PENGUSAHA

              Serikat  buruh  tergabung  dalam  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  dari  Federasi
              Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 menjadi
              sebesar Rp 5,3 juta.

              Menangganpi hal itu Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi, menilai
              tuntutan  buruh  untuk  menaikkan  upah  minimum  provinsi  (UMP)  ke  angka  Rp  5,3  juta  akan
              memberatkan pengusaha.

              "Kami  sangat  memahami  kondisi  saat  ini  memang  sulit  pascapandemi.  Namun  Jangan  pula
              tuntutan teman-teman buruh itu memberatkan pengusaha yang pada akhirnya memicu hal-hal
              lain yang tidak kita harapkan," kata Diana, Rabu (27/10).
              Diana mengingatkan, kenaikan UMP harus dapat disesuaikan dengan kemampuan pengusaha.
              Saat  ini  beberapa  sektor  usaha  kondisinya  kurang  begitu  baik  akibat  pandemi.  Dewi
              menyarankan serikat buruh mengikuti saja formulasi baru terkait UMP sesuai amanat Peraturan
              Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan aturan turunan dari
              Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

              "(Aturannya) sudah ada jadi semua pihak harus dapat mematuhi hal tersebut," kata dia.

              sementara. Ketua DPW DKI Jakarta FSPMI, Winarso mengatakan, angka Rp 5,3 juta didapat dari
              survei yang dilakukan serikat buruh.

              "Berdasarkan survei pasar seharga Rp 5.305.000, itu cukup setahun," kata Winarso.
                                                           27
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33