Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

perusahaan/pabrik masing-masing secara serentak di seluruh Indonesia. Unjuk rasa diklaim
melibatkan sekitar 2 juta buruh.
".Jadi, sebenarnya ini unjuk rasa, bukan mogok kerja, akan dilakukan serempak di seluruh
Indonesia, dengan dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang
menyampaikan pendapat di muka umum," kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, kemarin.

Said Iqbal mengatakan, aksi unjuk rasa atau mogok nasional itu akan diadakan di masing-masing
lokasi perusahaan/pabrik tempat para buruh bekerja pada 6-8 Oktober pada pukul 06.00-18.00
WIB. Unjuk rasa itu sebagai bentuk protes atas rencana pengesahan RUU Cipta Kerja yang dinilai
merugikan kaum buruh dan diadakan di lingkungan kerja masing-masing.

Serikat kerja di tingkat perusahaan, kata dia, sudah mengirimkan surat izin kepada kepolisian
resor (polres) ma-sing-masing daerah. Sementara, serikat kerja di tingkat nasional juga telah
mengirimkan izin untuk berunjuk rasa di lingkungan perusahaan/pabrik masing-masing kepada
Mabes Polri.
Dengan menggelar unjuk rasa, berarti tingkat produksi kerja akan secara langsung terkena
dampak dari aksi mogok nasional yang akan digelar secara serentak tersebut. "Produksi akan
setop karena dia unjuk rasanya dari jam 06.00 WIB pagi sampai jam 18.00 WIB sore. Dan
lokasinya itu adalah masih di lingkungan pabrik, di halaman pabrik, di kantin, di halaman parkir
mobil, dan area lain," katanya.

Said mengatakan, unjuk rasa pada 6-8 Oktober tersebut akan melibatkan sekitar 2 juta buruh di
150 kabupaten/kota yang berada di 20 provinsi seluruh Indonesia. Sebanyak 32 federasi pekerja
rencananya ikut serta.

Antara lain di DKI Jakarta seluruhnya, di Banten ada dari Kota dan Kabupaten Tangerang,
Tangerang Selatan, Serang, dan Cilegon. Di Jawa Barat (Jabar) melibatkan para buruh dari
Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Bandung, dan Cimahi. Dari Jawa
Tengah, ada buruh yang ikut unjuk rasa dari Semarang, Kendal, dan Jeparadan. Di Jawa Timur,
ada pengunjuk rasa dari Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, dan Gresik.

Untuk wilayah Sumatra, ada dari Sumatra Utara, Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai. Di
Kepulauan Riau ada kaum buruh dari Batam, Bintan, Karimun, dan masih banyak lagi lainnya.
Ada tujuh alasan utama mengapa kelompok pekerja menolak RUU sapu jagat ini. Pertama,
dihapusnya UMK bersyarat dan UMSK dalam RUU Ciptaker. Kedua, kelompok buruh menolak
penguiangan nilai pesangon dari 32 kali upah menjadi 25 kali. Di mana 19 bulan gaji dibayar
pengusaha dan enam bulan lainnya dibayar BP.JS Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut secara
mendadak diusulkan pemerintah dan disetujui dalam rapat pada Sabtu (3/10).

"Keempat, outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan yang boleh di-
outsourcing. Padahal sebelumnya outsourcing dibatasi hanya
untuk lima jenis pekerjaan," ujar Said.

Kelima, waktu kerja tetap yang dinilai eksploitatif. Keenam, hilangnya hak cuti dan hak upah
atas cuti. Terakhir, terancam hilangnya jaminan pensiun dan kesehatan karena adanya kontrak
seumur hidup.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus juga mengkritik
keras DPR dan pemerintah yang seakan memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk menyelesaikan
RUU Cipta Kerja.

125