Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 130
aspirasi terhadap RUU tersebut. Hanya, kembali, ia menekankan, jangan sampai aksi tersebut
mengorbankan pihak-pi-hak yang tidak berdosa.
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan, terdapat tujuh alasan mengapa RUU
Omnibus Law Cipta Kerja layak ditolak Untuk meresponsnya, Presiden KSPI Said Iqbal bahkan
siap menggelar mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020.
Alasan pertama, kata Iqbal, adalah upah minimum kabupaten (UMK) bersyarat dan upah
minimum sektoral kabupaten (UMSK) dihapus. Menurut dia, UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK
harus tetap ada. Soalnya, nilai UMK tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Alasan kedua, pesangon
yang berubah, dari 32 bidan upah menjadi 25 bulan.
TUJUH ALASAN, MENGAPA RUU CIPTA KERJA HARUS DITOLAK
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan, terdapat tujuh alasan mengapa RUU
Omnibus Law Cipta Kerja layak ditolak Untuk meresponsnya, Presiden KSPI Said Iqbal bahkan
siap menggelar mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020.
Alasan pertama, kata Iqbal, adalah upah minimum kabupaten (UMK) bersyarat dan upah
minimum sektoral kabupaten (UMSK) dihapus. Menurut dia, UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK
harus tetap ada. Soalnya, nilai UMK tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Alasan kedua, pesangon
yang berubah, dari 32 bidan upah menjadi 25 bulan.
"Sembilan belas bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar pemerintah lewat BP Jamsostek.
Dari sumber mana BP Jamsostek mendapat sumber dana untuk membayar pesangon? BP
Jamsostek justru bisa bangkrut dengan skema ini," kata Iqbal.
Ketiga, mengenai PKWT atau kontrak seumur hidup, tidak ada batas waktu kontrak. Menurut
dia, buruh menolak PKWT seumur hidup.
Keempat, outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan. Padahal, sebelumnya,
outsourcing dibatasi hanya untuk lima jenis pekerjaan.
"Kelima, waktu kerja tetap eksploitatif. Keenam, hak cuti hilang dan hak upah atas cuti hilang.
Cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan hilang karena hak upahnya atas cuti tersebut
hilang. Alasan ketujuh, hilangnya jaminan pensiun dan kesehatan karena karyawan bisa
dikontrak dan outsourcing seumur hidup," ujarnya.
"Dari tujuh isu hasil kesepakatan tersebut, buruh menolak keras. Oleh karena itulah, 2 juta buruh
sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional yang berlokasi di lingkungan perusahaan
masing-masing," katanya.
10.000 buruh
Unjuk rasa menolak pengesahan RUU Omnibus Law diperkirakan akan diikuti oleh sedikitnya
10.000 buruh dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Demikian diungkapkan Ketua Umum
Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (PP FSP TSK SPSI) Roy Jinto Ferianto, kemarin.
Menurut dia, langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi andaikata pemerintah curi start
memaksakan pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU. "Kalau dipaksakan, bukan tidak
129
