Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

mungkin, besok, buruh akan melakukan aksi spontan walaupun harus long mars atau
menggunakan kendaraan roda dua," katanya.
Sebermula, aksi mogok nasional dan unjuk rasa dijadwalkan berlangsung pada 6-8 Oktober
2020. Roy memastikan bahwa agenda tersebut akan tetap dijalankan, sesuai dengan
kesepakatan 2 konfederasi dan 32 federasi buruh nasional. "Agenda nanti mencermati
perkembangan terbaru hasil rapat panja dan pemerintah yang ternyata mengkhianati
kesepakatan dengan buruh," ujarnya.

Untuk rencana besar aksi mogok nasional dan unjuk rasa sendiri, menurut dia, tetap akan
berlangsung pada 6-8 Oktober 2020. Pada 6 dan 7 Oktober, aksi dipusatkan di kabupaten/kota.
"Apakah di

Dari tujuh isu hasil kesepakatan tersebut, buruh menolak keras. Oleh karena itulah, 2 juta buruh
sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional.

"lokasi perusahaan atau di kantong-kantong pemerintahan. Pada 8 Oktober, sebagian besar
buruh akan berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar," tuturnya.

Tujuan utama buruh, menurut dia, agar RUU Cipta Kerja batal ditetapkan sebagai UU. Pasalnya,
banyak pasal di dalam RUU tersebut yang merugikan kaum buruh dan hanya berpihak terhadap
pemilik modal. "Salah satunya tentang pesangon. Pada 27 September, sudah disepakati bahwa
pesangon saat terjadi pemutusan hubungan kerja adalah 32 kali gaji, dengan komposisi 23 kali
upah dari pengusaha dan 9 kali upah dari pemerintah," ujar Roy.

Namun, menurut dia, dalam kesepatakan terbaru antara pemerintah dan panitia kerja (panja),
pada Sabtu (9/-4/2020) malam, nilainya kembali diturunkan menjadi 19 kali upah dari pengusaha
dan 6 kali dari pemerintah.

"Kami kecewa dengan hasil rapat tersebut. Sangat disayangkan keputusan diubah-ubah. Masih
banyak aturan lain dalam RUU tersebut yang merugikan buruh," tuturnya.

Menurut Roy, semua buruh bersepakat menolak keputusan panja dan pemerintah. Buruh
menolak RUU Cipta Kerja dibawa ke sidang paripurna dan disahkan menjadi UU. "Jika menjadi
UU, dalam 17-30 tahun ke depan, buruh akan semakin sengsara, mudah dilakukan PHK, daya
tawarnya rendah di hadapan pengusaha," ujarnya.

Tak mengganggu
Merespons adanya rencana aksi mogok nasional, Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Jawa Barat Dedy Widjaja berharap, aksi yang dilakukan tidak menganggu
proses produksi. Dengan demikian, aksi teresebut semestinya dilakukan di luar jam kerja
sehingga tidak ada imbas negatif yang berpeluang terjadinya gangguan dalam proses produksi.
Ia menuturkan, setiap perusahaan memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi kepada klien.
Akan tetapi, jika aksi mogok dilangsungkan pada jam kerja, dapat dipastikan bahwa proses
produksi tidak akan optimal, bahkan terhenti.

Kondisi itu dikhawatirkan akan berdampak pada terlambatnya pemenuhan permintaan pembeli.
Ditambah lagi, ada sejumlah jenis industri yang, di dalam prosesnya, tak boleh ada mesin yang
terhenti meskipun sesaat.

"Saat ini, sudah setengah mati, ditambah aksi mogok direncanakan tiga hari. Artinya, seminggu
ke depan, sudah habis. Jika karena hal tersebut order tidak datang, kemudian pabrik tutup, siapa
yang akan bertanggung jawab?" ujarnya melalui telefon, Minggu (4/10/2020).

130