Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 174
terganggu, kerumunan massa aksi mogok kerja buruh berisiko menyebabkan klaster baru
penularan virus korona Covid-19.
Seperti diketahui, 32 konfederasi serikat pekerja berencana akan melakukan mogok kerja massal
6-8 Oktober ini. Buruh memprotes pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja
yang merugikan kaum buruh, terutama pada klaster ketenagakerjaan. Beleid sapu jagat ini
banyak mengamputasi hak pekerja diatur di Undang-Un-dang No 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
Ketua Bidang Kebijakan Publik, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono
menilai aksi mogok ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku selain berpotensi merjadi kluster
baru penyebaran Covid-19. "Saat ini kan masa-masa PSBB (pembatasan sosial berskala besar).
Semua berharap agar penularan ini jangan terjadi dan pandemi ini segera berlalu. Selama
pandemi tidak selesai, ekonomi tidak akan bangkit," katanya, Minggu (4/10).
Sutrisno juga khawatir, aksi demonstrasi dan mogok kerja akan membuat Indonesia tidak
memiliki daya tarik bagi investor. Sebab, investor dari manapun akan melihat stabilitas politik,
keamanan, dan melihat seberapa baiknya hubungan tripartit suatu negara sebelum memutuskan
untuk menanamkan investasi.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani juga
menentang rencana mogok buruh ini. Shinta mengingatkan buruh dan pekerja di setiap
perusahaan mematuhi peraturan perundangan tentang mogok kerja.
Shinta juga meminta agar para pengusaha turut memberikan pemahaman kepada pekerja untuk
terus bekerja dan t idak mengikut i rencana demo dan mogok kerja besar-besaran tersebut. Ia
juga mengingatkan kembali mengenai ketentuan mogok kerja, termasuk sanksi yang bisa
dijatuhkan kepada peserta mogok kerja yang tidak sesuai ketentuan. "Pelanggaran terhadap
aturan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan tentang Penanggulangan dan
Penanganan Covid-19," kata Shinta.
Tetap mogok massal
Menanggapi rencana mogok kerja massal ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan
telah bertemu dengan sejumlah serikat pe-kerja untuk berdialog mengenai perkembangan
pembahasan UU Cipta Kerja.
Pertemuan dilakukan pada Jumat (2/10) lalu dengan sejumlah pimpinan konfederasi serikat
pekerja. Ida mengklaim bahwa, dalam pertemuan itu, ia mendapatkan penjelasan bahwa buruh
tak akan melakukan aksi mogok kerja.
"Menurut mereka (serikat pekerja) tidak akan mogok kerja," ujar Ida kepada KONTAN, Minggu
(4/10).
Pada pertemuan tersebut, Ida telah menyampaikan penjelasan pemerintah terkait Rancangan
Undang Undang (RUU) Cipta Kerja. Dalam pertemuan ini, ia menyatakan bahwa hasil tripartit
buruh pemerintah dan pengusaha telah digunakan dalam pembahasan RUU Cipta. "Update ini
kami sampaikan untuk menghindarkan kesimpangsi-uran informasi dan memberi keyakinan
kepada mereka bahwa hasil masukan dari tripartit nasional benar menjadi acuan pembahasan
dengan DPR," terang Ida.
Tapi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, mogok
nasional yang digelar oleh buruh sudah sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000, khususnya
Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan
melaksanakan pemogokan.
173
