Page 171 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 171
Judul 4 Serikat Buruh Tolak Ikut Mogok Nasional Terkait RUU Cipta Kerja
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4373717/4-serikat-buruh-tolak-
ikut-mogok-nasional-terkait-ruu-cipta-kerja
Jurnalis Rinaldo
Tanggal 2020-10-05 04:33:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Empat serikat buruh di Indonesia menegaskan menolak ikut serta dalam aksi mogok nasional
yang direncanakan pada 6-8 Oktober 2020.
Keempat serikat buruh itu yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI),
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional
(KSPN) dan Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (KSARBUMUSI).
4 SERIKAT BURUH TOLAK IKUT MOGOK NASIONAL TERKAIT RUU CIPTA KERJA
Jakarta - Empat serikat buruh di Indonesia menegaskan menolak ikut serta dalam aksi mogok
nasional yang direncanakan pada 6-8 Oktober 2020.
Keempat serikat buruh itu yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI),
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional
(KSPN) dan Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (KSARBUMUSI).
Pernyataan yang diterima di Jakarta, Minggu (4/10/2020) menyebutkan, keempat serikat buruh
tersebut merasa perlu mempertegas sikap untuk memberi kepastian kepada buruh atau pekerja
menanggapi situasi terkini, yaitu pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang yang
akan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (8/10/2020) mendatang.
Seperti dikutip Antara , adapun poin-poin pernyataan sikap keempatnya antara lain, advokasi
serikat pekerja soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja sudah melalui jalan panjang dengan
melakukan kajian kritis, kirim surat masal bersama, lobi-lobi atau audiensi ke pemerintah dan
DPR RI.
Demikian pula dengan aksi unjuk rasa, termasuk publikasi media sampai masuk terlibat dalam
Tim Tripartit untuk menyuarakan kritisi soal subtansi Omnibus Law RUU Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan. Proses perjuangan tersebut sekarang disebut sedang dikawal terus agar sesuai
harapan pekerja atau buruh Indonesia.
170
