Page 226 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 226
Judul INDEF: Pengesahan RUU Ciptaker tidak Membantu Saat Resesi
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qhogya396/indef-pengesahan-ruu-
ciptaker-tidak-membantu-saat-resesi
Jurnalis Agus Yulianto
Tanggal 2020-10-05 00:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Bhima Yudistira (Ekonom Institute for Development of Economics and Finance
(INDEF)) Gelombang penolakan pasti terjadi dan bukan hanya buruh tapi juga elemen lain yang
merasa dirugikan haknya, mulai dari petani karena ada klausul impor pangan disamakan dengan
produksi pangan dan cadangan nasional, sampai masyarakat adat yang merasa dirugikan dalam
persoalan izin lahan
negative - Bhima Yudistira (Ekonom Institute for Development of Economics and Finance
(INDEF)) Ini justru memberi ketidakpastian karena banyaknya aturan yang berubah ditengah
situasi resesi ekonomi. Padahal investor butuh kepastian
neutral - Bhima Yudistira (Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF))
Investor di negara maju sangat menjunjung fair labour practice dan decent work dimana hak-
hak buruh sangat dihargai, bukan sebaliknya. Menurunkan hak buruh berarti bertentangan
dengan prinsip negara maju
Ringkasan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akan segera disetujui menjadi Undang-Undang
(UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI. UU ini disebut-sebut pemerintah akan mendongkrak
investasi dan mendorong perekonomian. Namun, hal ini ditentang oleh banyak pihak, tidak
hanya buruh, ekonom hingga beberapa partai politik. Menurut Ekonom Institute for Development
of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudistira, UU ini sama sekali tidak membantu dalam
pemulihan ekonomi di masa resesi. Apalagi ditambah dengan banyaknya gelombang penolakan
terhadap RUU ini.
INDEF: PENGESAHAN RUU CIPTAKER TIDAK MEMBANTU SAAT RESESI
JAKARTA -- Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akan segera disetujui menjadi
Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI. UU ini disebut-sebut pemerintah akan
mendongkrak investasi dan mendorong perekonomian.
225
