Page 223 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 223
RUU CIPTAKER DISAHKAN, KOMNAS PEREMPUAN: APAKAH RAKYAT DIAKUI
HANYA SAAT PEMILU?
RUU Ciptaker Disahkan, Komnas Perempuan: Apakah Rakyat Diakui Hanya Saat Pemilu?
Laporan: Jamaludin Akmal Minggu, 04 Oktober 2020, 23:12 WIB Komisioner Komnas
Perempuan, Tiasri Wiandani/Repro Rakyat Indonesia hanya diakui di saat momen pemilihan
umum (Pemilu), namun tidak diakui saat menyuarakan aspirasinya.
Berita terkait Tak Cuma Dikebut, Amin AK: Pembahasan RUU Ciptaker Juga Tercepat Sepanjang
Sejarah Baleg DPR: Tidak Ada Kejar Tayang, Rapat RUU Ciptaker Sesuai Surat Edaran Pimpinan
KPBI Ajak Rakyat Jegal RUU Ciptaker Dengan Ikut Aksi Mogok Nasional Begitu yang disampaikan
oleh Komisioner Komnas Perempuan, Tiasri Wiandani saat menjadi narasumber di acara diskusi
virtual bertajuk " Kontroversi Omnibus Law dan Ruang Keadilan Sosial Kita " yang
diselenggarakan oleh Balitbang DPP Partai Demokrat, Minggu malam (4/10).
Menurut Tiasri, dalam situasi pandemi Covid-19, warga negara dihadapkan tantangan hidup yang
sangat berat, yakni DPR tetap memaksakan pembahasan RUU Cipta Kerja Omnibus Law.
"Saya akan bilang bahwa ini adalah upaya untuk membunuh konstitusi. Karena konstitusi kita
sudah menjamin bagaimana tanggungjawab negara untuk memberikan kepastian perlindungan
bagi warga negaranya," ujar Tiasri, Minggu malam (4/10).
Tiasri pun menilai bahwa dengan disahkannya RUU Cipta Kerja tahap 1 oleh DPR RI tanpa
memperdulikan suara rakyat, maka rakyat hanya diakui dalam proses Pemilu.
"Ketika RUU ini dibahas dalam situasi bencana dan sudah jelas ada penolakan dari gerakan
masyarakat sipil yang bersama-sama secara aliansi nasional tidak diindahkan, lalu rakyat akan
berharap kepada siapa? Apakah rakyat akan diakui hanya dalam proses pemilu Pilkada, Pilpres,
Pileg?" kata Tiasri.
"Dan ini sudah banyak terjadi bagaimana upaya penangkapan yang dilakukan oleh aparat
kepolisian bahkan ada juga kekerasan yang dilakukan oleh TNI ketika rakyat melakukan aksinya
untuk menggunakan hak demonstrasinya atau hak demokrasinya dan ini faktanya terjadi,"
sambung Tiasri.
Karena kata Tiasri, RUU Cipta Kerja sangat mengancam, baik ruang hidup bagi perempuan di
sektor lingkungan hidup, maupun mengancam ruang untuk perempuan dalam lingkungan
pekerjaan, Tak Cuma Dikebut, Amin AK: Pembahasan RUU Ciptaker Juga Tercepat Sepanjang
Sejarah "Ini sangat membahayakan ketika negara sudah tidak bisa mendengar kepentingan
rakyat, ini lah yang menjadi sangat menakutkan, rakyat akan mengadukan kepada siapa? Rakyat
akan menyampaikan protesnya kepada siapa?," tegas Tiasri.
EDITOR: ANGGA ULUNG TRANGGANA Tag: RUU CIPTA KERJA DPR KOMNAS PEREMPUAN
PILKADA .
222
