Page 218 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

dalam RUU Omnibus Law RUU Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja). Buruh juga mengancam menggelar
aksi mogok nasional. ''Buruh menolak keras dan tidak menyetujui hasil kesepakatan tersebut,"
kata Said, Minggu (4/10).

TUJUH POIN RUGIKAN PEKERJA

JAKARTA - Paling tidak, ada tujuh poin dalam Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan
pekerja/buruh. Poin-poin itu mulai dari jam kerja yang eksploitatif, penentuan besaran upah,
hingga pengurangan nilai pesangon.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, pihaknya menolak
tujuh poin kesepakatan antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah untuk dimuat di
dalam RUU Omnibus Law RUU Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja). Buruh juga mengancam menggelar
aksi mogok nasional. ''Buruh menolak keras dan tidak menyetujui hasil kesepakatan tersebut,"
kata Said, Minggu (4/10).

Dia pun menguraikan poin-poin yang ditolak. Pertama penghapusan upah minimum
kota/kabupaten (UMK) bersyarat dan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK). UMK,
menurut Said, tidak perlu diberikan syarat karena nilai UMK yang ditetapkan di setiap
kota/kabupaten berbeda-beda.

Dia menganggap keliru pernyataan yang menyebutkan UMK di Indonesia lebih mahal dibanding
negara lain di Asia Tenggara. ''Kalau diambil rata-rata secara nasional, justru UMK di Indonesia
jauh lebih kecil dari upah minimum di Vietnam,'' tutur Said.

Dia juga meminta UMSK tetap dipertahankan demi keadilan. Dia juga memberikan solusi agar
penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang mendapatkan UMSK dilakukan di tingkat
nasional. ''Jadi UMSK tidak lagi diputuskan di tingkat daerah dan tidak semua industri
mendapatkan UMSK, agar ada keadilan,'' ucap dia.

Hal kedua yang ditolak, pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan, yaitu
19 bulan dibayar pengusaha dan enam bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Pihaknya juga
menolak soal perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Menurutnya, buruh menolak pasal yang
menyatakan tidak ada batas waktu kontrak atau kontrak seumur hidup. Poin keempat, karyawan
kontrak dan outsourcing seumur hidup akan menjadi masalah serius bagi buruh. Said
mempertanyakan pihak yang akan membayar jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) untuk
karyawan kontrak dan outsourcing. ''Tidak mungkin buruh membayar kompensasi untuk dirinya
sendiri dengan membayar iuran JKP,'' tandasnya. Poin kelima, buruh menolak jam kerja yang
eksploitatif. Keenam, buruh menolak penghilangan hak cuti dan hak upah atas cuti. Menurutnya,
dalam draf RUU Omnibus Law Ciptaker yang telah disepakati untuk dibawa ke Rapat Paripurna,
cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan terancam hilang. Sebab, hak upahnya atas
cuti tersebut hilang. Terkahir, terancam hilangnya jaminan pensiun dan kesehatan karena ada
kontrak seumur hidup. Berangkat dari itu, Said berkata, 2 juta buruh akan melakukan mogok
nasional di lingkungan perusahaan masing-masing.

Dia menegaskan, aksi mogok nasional dilakukan sesuai UU No 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 yang
menyatakan fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan
pemogokan. ''Mogok nasional akan diikuti 2 juta buruh di 25 provinsi dan hampir 10 ribu
perusahaan dari berbagai sektor industri di seluruh Indonesia, seperti industri kimia, energi,
tekstil, sepatu, otomotif, baja, elektronik, dan farmasi,'' tuturnya. Selain mogok nasional, buruh
juga akan mengambil langkah strategis lainnya sesuai mekanisme konstitusi dan perundang-

217