Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 220
Judul Pimpinan DPR: Pro-Kontra Pesangon RUU Ciptaker Biasa
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qho5uz366/pimpinan-dpr-prokontra-
pesangon-ruu-ciptaker-biasa
Jurnalis Ani Nursalikah
Tanggal 2020-10-05 01:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam))
Banyak Pembahasan RUU di DPR yang saling berbeda persepsi di antara fraksi DPR ataupun
dengan Pemerintah. Perbedaan persepsi dan perdebatan adalah dinamika dari Negara
demokrasi, yang terpenting adalah bagaimana kita dapat memajukan dan menyelesaikan
permasalahan bangsa ini
positive - Azis Syamsuddin (politikus Golkar) Tentunya kita harus melihat dari berbagai sudut
pandang yang ada, perubahan skala pesangon 19 kali gaji ditambah Jaminan Kehilangan
Pekerjaan sebanyak enam kali yang dilakukan pengelolaannya oleh Pemerintah melalui BPJS
Ketenagakerjaan dengan perhitungan dan melihat kondisi pandemi saat ini tentunya
negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam))
Kalau pengusaha pergi dan dipersulit di masa pandemi saat ini, maka mereka akan berdampak
cukup siginifikan dan berimbas pada minimnya lapangan pekerjaan nantinya
Ringkasan
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin
menganggap pro dan kontra antarfraksi di DPR terkait pengurangan pesangon menjelang
disahkanya RUU Cipta Kerja (Ciptaker) hal biasa. Menurutnya, perbedaan dan perdebatan dalam
penyampaian substansi merupakan dinamika sebuah demokrasi.
PIMPINAN DPR: PRO-KONTRA PESANGON RUU CIPTAKER BIASA
JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin
menganggap pro dan kontra antarfraksi di DPR terkait pengurangan pesangon menjelang
disahkanya RUU Cipta Kerja (Ciptaker) hal biasa. Menurutnya, perbedaan dan perdebatan dalam
penyampaian substansi merupakan dinamika sebuah demokrasi.
219
