Page 219 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

undangan. Menurutnya, buruh tidak akan pernah berhenti melawan sepanjang RUU Omnibus
Law Ciptaker merugikan buruh dan rakyat kecil.
Dalam kesempatan terpisah, Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) mendesak pembatalan
pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia
(KASBI) Nining Elitos mengatakan, rakyat tidak membutuhkan RUU Omnibus Law Ciptaker.
''Batalkan seluruhnya. Sidang Paripurna DPR tidak mengesahkan dan mengundangkan RUU
Ciptaker. Rakyat tidak membutuhkan Omnibus Law,'' tandas Nining. Dia meminta DPR bersama
pemerintah lebih berpihak kepada rakyat dengan menghentikan aksi pemutusan hubungan kerja
(PHK) dan perampasan hak-hak buruh pada massa pandemi Covid-19. DPR dan pemerintah juga
harus menghentikan perampasan dan penggusuran tanah rakyat serta menjalankan reforma
agraria yang sejati, menghentikan kriminalisasi aktivis dan pembungkaman demokrasi, mencabut
UU Minerba, mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Masyarakat Adat, dan
RUU Pekerja Rumah Tangga.

Pihaknya juga meminta DPR fokus mengawasi penggunaan anggaran penanganan pandemi
Covid-19 dan dampak krisis ekonomi secara nasional dan sistematis. Sebelumnya, tujuh fraksi
setuju melanjutkan pembahasan RUU Omibus Law Ciptaker ke Rapat Paripurna DPR, Kamis
(8/10) mendatang, sementara 2 fraksi lain menolak. Dua fraksi yang menyampaikan penolakan
pengesahan RUU itu adalah Demokrat dan PKS. Sementara tujuh fraksi yang menyetujui RUU
dibahas di tingkat selanjutnya adalah PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN, dan
PPP. Keputusan dalam Raker Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Omnibus Law Cipta Kerja
di DPR, Sabtu (3/10) malam.
Tarik Investasi Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng Frans Kongi
mengungkapkan, omnibus law dinilai akan menumbuhkan investasi sekaligus menggerakkan
pertumbuhan ekonomi dalam negeri. ''Fakta menunjukkan, banyak investor asing kurang tertarik
menanamkan modal di Indonesia dan pergi ke negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam, Kamboja,
dan Bangladesh,'' ujar Frans.

Persoalan peraturan yang menyangkut investasi dalam negeri juga sangat memberatkan dan
saling tumpah tindih antara pusat dan daerah. Begitu juga antardepartemen sehingga
menyebabkan ekonomi biaya tinggi. ''Perizinan memakan waktu lama dan Omnibus law
memangkas itu semua. Begitupun menyangkut UU ketenagakerjaan. Investor asing melihat UU
Ketenagakerjaan terlalu memihak buruh sehingga melupakan produktivitas dan kompetensi
tenaga kerja,'' imbuhnya.

Frans menilai, aturan mengenai pesangon 32 bulan gaji menjadi momok orang berinvestasi
karena hanya ada di Indonesia. ''Saya optimistis, UU Omnibus Law yang akan disahkan bisa
meningkatkan investasi secara signifikan di negara kita dan pertumbuhan ekonomi akan positif
dan terus naik,'' tandasnya. (J14,cnn ind-41).

218