Page 214 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 214

Begitu pula dengan menegakkan keadilan bagi masyarkat kecil, termasuk memberi ruang seluas-
              luasnya  terhadap  kebebasan  berekspresi.  Hal  ini  disampaikannya  guna  merespon  rencana
              pengesahan aturan tersebut di DPR dalam waktu dekat.

              "Menghentikan perampasan dan penggusuran tanah rakyat. Jalankan reforma agrarian sejati.
              Menghentikan kriminalisasi aktivis dan pembungkaman demokrasi. Mencabut UU minerba yang
              merugikan rakyat kecil. Menuntut pengesahaan rancangan UU yang menjamin hak-hak dasar
              rakyat, rasa aman bagi tiap warga negara. Terutama kelompok rentan dan termarjinalkan seperti
              RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Masyarakat Adat dan RUU Pekerja Rumah Tangga,"
              ungkapnya dalam keterangan pers resminya lewat daring, Minggu (4/10/2020).

              Adapun menurut dia yang perlu dilakukan oleh DPR saat ini ialah fokus dalam memaksimalkan
              fungsi pengawasan dan pengganggaran Covid-19 berikut dampak krisis ekonominya.

              Karenanya, melalui keterangan ini dia bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) dan
              Jaringan Aliansi Tingkat Provinsi-Kota mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut ambil
              bagian dalam aksi besar penolakan omnibuslaw selama 3 hari, terhitung tanggal 6-8 OKtober
              2020 mendatang.

              "Demikian  pernyataan  sikap  ini  kepada  seluruh  kaum  buruh  dan  rakyat  Indonesia  untuk
              mendapat dukungan atas aksi nasional yang akan kami selenggarakan kami berharap kepada
              seluruh elemen gerakan rakyat Indonesia dapat bersama-sama turun ke jalan dan terpimpin
              dalam  satu  perlawan  besar  yaitu  menuntuk  pembatalan  omnibuslaw  seluruhnya,  Jakarta  4
              oktober 2020," pungkasnya.

              Seperti diketahui, Pemerintah bersama dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang tergabung
              dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja sepakat menyelesaikan pembahasan RUU ini ke
              tingkat rapat paripurna.

              Keputusan ini diambil dalam rapat pengambilan keputusan yang digelar Sabtu, 3 Oktober 2020
              malam.

              Dalam  kesempatan  tersebut,  Ketua  Baleg  DPR  RI  Supratman  Andi  Agtas  menyebutkan
              pembahasan RUU Cipta Kerja secara resmi akan dilanjutkan ke tingkat rapat paripurna.

              Sebanyak  7  fraksi  melalui  pandangan  fraksi  mini  menyetujui  RUU  ini,  diantaranya  Partai
              Demokrasi  Indonesia  Perjuangan,  Partai  Golkar,  Partai  Gerindra,  Partai  Nasdem,  Partai
              Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Sementara,
              2 fraksi lainnya yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat menyatakan menolak..

























                                                           213
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219