Page 213 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 213
Judul Rakyat Butuh Perlindungan Ancaman PHK Bukan Omnibuslaw
Nama Media rri.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://rri.co.id/nasional/politik/907684/rakyat-butuh-perlindungan-
ancaman-phk-bukan-omnibuslaw
Jurnalis Alfreds Tuter
Tanggal 2020-10-05 02:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Nining Elitos (Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia)
Menghentikan perampasan dan penggusuran tanah rakyat. Jalankan reforma agrarian sejati.
Menghentikan kriminalisasi aktivis dan pembungkaman demokrasi. Mencabut UU minerba yang
merugikan rakyat kecil. Menuntut pengesahaan rancangan UU yang menjamin hak-hak dasar
rakyat, rasa aman bagi tiap warga negara. Terutama kelompok rentan dan termarjinalkan seperti
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Masyarakat Adat dan RUU Pekerja Rumah Tangga
neutral - Nining Elitos (Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia)
Demikian pernyataan sikap ini kepada seluruh kaum buruh dan rakyat Indonesia untuk mendapat
dukungan atas aksi nasional yang akan kami selenggarakan kami berharap kepada seluruh
elemen gerakan rakyat Indonesia dapat bersama-sama turun ke jalan dan terpimpin dalam satu
perlawan besar yaitu menuntuk pembatalan omnibuslaw seluruhnya, Jakarta 4 oktober 2020
Ringkasan
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos
mengatakan rakyat tak membutuhkan omnibuslaw. Menurutnya yang dibutuhkan masyarakat
ialah bagaimana PHK dan perampasan hak-hak buruh di masa pandemic Covid-19 bisa
dihentikan Pemerintah.
Begitu pula dengan menegakkan keadilan bagi masyarkat kecil, termasuk memberi ruang seluas-
luasnya terhadap kebebasan berekspresi. Hal ini disampaikannya guna merespon rencana
pengesahan aturan tersebut di DPR dalam waktu dekat.
RAKYAT BUTUH PERLINDUNGAN ANCAMAN PHK BUKAN OMNIBUSLAW
Jakarta: Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos
mengatakan rakyat tak membutuhkan omnibuslaw. Menurutnya yang dibutuhkan masyarakat
ialah bagaimana PHK dan perampasan hak-hak buruh di masa pandemic Covid-19 bisa
dihentikan Pemerintah.
212