Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 212

Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban mengatakan, ada beberapa alasan mengapa pihaknya tidak
              ikut  serta  dalam  aksi  unjuk  rasa  tersebut.  Salah  satunya  adalah  tentang  regulasi  yang
              memayunginya. "Karena mogok tidak diatur di dalam UU ketenagakerjaan," kata Elly kepada
              wartawan, Minggu 4 Oktober 2020.

              Karena pada dasarnya, mogok hanya boleh terjadi di perusahaan, yakni jika terjadi perselisihan
              antara  pengusaha  dengan  buruh  yang  mengalami  deadlock,  sehingga  penyelesaiannya
              diperbolehkan melakukan aksi mogok. Di sisi lain, aksi mogok nasional justru merugikan buruh.
              Di mana buruh akan semakin banyak terancam di-PHK setelah aksi mogok 3 hari tersebut.

              "Sudah  banyak  buruh  kehilangan  pekerjaan.  Karenanya,  saya  yakin  buruh  pun  ketakutan
              kehilangan pekerjaan pasca mogok 3 hari," terangnya. (   )     Masih kata Elly, alasan mengapa
              pihaknya tak ikut aksi besar-besaran itu lantaran situasi saat ini yang masih berstatus pandemi
              Covid-19. Sehingga sangat dikhawatirkan akan menjadi klaster penyebaran baru. Kerumunan
              massa saat pandemi Covid-19 bahayakan kesehatan masyarakat. Selain Elly, pakar kesehatan
              masyarakat Prof dr Hasbullah Thabrany juga berharap ada kesadaran dari masyarakat untuk
              disiplin  dalam  menerapkan  protokol  kesehatan.  Apalagi  saat  ini  kasus  Covid-19  masih  terus
              melonjak hingga masuk ke klaster keluarga. "Jadi kesadaran masyarakat itu bagian dari kunci,"
              kata Prof Hasbullah, Rabu 1 Oktober 2020.

              Prof Hasbullah mengatakan, bahwa upaya pembatasan sosial dari pemerintah tidak akan ada
              gunanya ketika tidak diimplementasikan dengan baik di lapangan hingga kemudian masyarakat
              juga tidak patuh pada protokol kesehatan. Polisi tak akan izinkan kerumunan massa saat PSBB.
              Sementara itu, Polda Metro Jaya menegaskan tidak akan memberikan izin demo selama pandemi
              korona.  "Kemarin  sudah  saya  sampaikan,  Polri  tidak  akan  pernah  mengeluarkan  izin  untuk
              melaksanakan  kegiatan  demo,"  kata  Kabid  Humas  Polda  Metro  Jaya  Kombes  Yusri  Yunus  di
              Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu 3 Oktober 2020.

              Yusri mengatakan, aksi demo dikhawatirkan menyebabkan munculnya klaster baru penyebaran
              korona. Pertimbangan lainnya lantaran angka kasus positif korona di Jakarta juga masih tinggi.
              (Aksi Mogok Nasional Pekan Depan, Pengusaha Minta Buruh Tetap Fokus Bekerja)  (mhd).





































                                                           211
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217