Page 221 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

"Banyak Pembahasan RUU di DPR yang saling berbeda persepsi di antara fraksi DPR ataupun
dengan Pemerintah. Perbedaan persepsi dan perdebatan adalah dinamika dari Negara
demokrasi, yang terpenting adalah bagaimana kita dapat memajukan dan menyelesaikan
permasalahan bangsa ini," kata Azis saat dikonfirmasi dengan pesan singkat, Ahad (4/10).

Sebagaimana diketahui, meski pembahasan DIM RUU Cipta Kerja sudah usai, sejumlah fraksi
masih mempermasalahakan RUU tersebut. Fraksi yang menyoal Omnibus Law itu jelang
pengesahan di antaranya fraksi Demokrat dan PKS. Adapun yang paling disoal yakni klaster
ketenagakerjaan soal pesangon.

Azis mengklaim perubahan pesangon dalam klaster Ketenagakerjaan dilandasi dengan
kenyataan yang ada saat ini di masa pandemi. Para pelaku usaha mengalami gejolak ekonomi
yang cukup terpuruk karena adanya Covid 19 yang terjadi di belahan dunia.

"Tentunya kita harus melihat dari berbagai sudut pandang yang ada, perubahan skala pesangon
19 kali gaji ditambah Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebanyak enam kali yang dilakukan
pengelolaannya oleh Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan perhitungan dan melihat
kondisi pandemi saat ini tentunya," ujar politikus Golkar itu.

Ia mengharapkan para buruh dapat mengerti dan memahami kondisi saat ini. Jangan sampai
pelaku usaha dan investor justru pergi meninggalkan Indonesia dan melirik negara lain.
Dalam RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan ini juga ada kemajuan dimana upah minimun kota
atau kabupaten bisa lebih besar dari upah minimum provinsi disesuaikan dengan pertumbuhan
ekonomi, inflasi dan koefisiensi produktivitas. "Kalau pengusaha pergi dan dipersulit di masa
pandemi saat ini, maka mereka akan berdampak cukup siginifikan dan berimbas pada minimnya
lapangan pekerjaan nantinya," kata Azis.

220