Page 585 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

7 PERUBAHAN ATURAN BAGI PEKERJA DI OMNIBUS LAW, DI ANTARANYA
PESANGON DAN UPAH
Jakarta - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja atau RUU Cipta
Kerja memasuki tahap final. Terakhir pada Senin, 28 September 2020, rapat panitia kerja antar
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah telah menyelesaikan seluruh pembahasan lebih dari
7.000 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada RUU ini.

Ketua Baleg DPR dari Fraksi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas mengakui tidak 100 persen
masukan dari berbagai pihak bisa terakomodir. Tapi dalam hitungannya, mungkin sudah bisa
mencapai 90 persen.

"Oleh karena itu, saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf," kata Supratman dikutip
dari akun youtube resmi DPR RI pada Kamis, 1 Oktober 2020.

Dalam RUU ini, salah satu yang menjadi pembahasan utama ada pada kluster ketenagakerjaan.
Dalam rapat panitia kerja pada Sabtu, 26 September 2020, Staf Ahli Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian yang menjadi perwakilan pemerintah, telah menjabarkan 7 substansi
pokok perubahan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.

Tempo mencatat sejumlah substansi yang sudah disetujui di rapat panitia kerja seperti
pesangon. Lalu ada juga substansi lain yang disoroti oleh akademisi, kelebihan dan
kekurangannya.

Berikut rincian dari 7 substansi tersebut: 1. Pesangon Dalam UU Ketenagakerjaan, aturan soal
pesangon PHK yang sebanyak 32 kali upah dinilai sangat memberatkan pelaku usaha. Sehingga,
mengurangi minat investor untuk berinvestasi.

Dalam RUU Cipta Kerja, ada penyesuaian perhitungan besaran pesangon. Di dalamnya,
pemerintah menambah program baru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JPK).

Sebelum mengusulkan perubahan ini, Kementerian Ketenagakerjaan telah mendata pembayaran
pesangon di tahun 2019. Hasilnya, dari 539 persetujuan bersama (PB) untuk pesangon, hanya
27 persen saja yang sesuai ketentuan. Sebanyak 73 persen terjadi tidak sesuai ketentuan.

Dalam perkembangan terakhir, panitia kerja sepakat bahwa pesangon 32 kali ini dihapus.
Sebagai gantinya akan ada sistem campuran, 23 akan ditanggung perusahaan dan 9 ditanggung
pemerintah "Dalam bentuk jaminan kehilangan pekerjaan," kata Wakil Ketua Baleg DPR Achmad
Baidowi selepas rapat panitia kerja pada 28 September 2020.

Tapi jauh sebelum pembahasan RUU Cipta Kerja ini, masalah pesangon juga pernah disoroti oleh
ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Chatib Basri. Menurut Chatib, Foreign Direct
Investment (FDI) atau investasi asing langsung lebih menyasar Vietnam, dibandingkan
Indonesia. "Vietnam itu, pesangonnya setengah kali Indonesia," kata dia, 23 Juli 2019.

2. Upah Minimum Dalam UU Ketenagakerjaan, upah minimum dapat ditangguhkan. Sehingga,
banyak pekerja atau buruh yang dapat menerima upah di bawah upah minimum. Peraturan upah
minimum juga tidak dapat diterapkan pada usaha kecil dan mikro.

Kemudian, kenaikan formula upah minimum menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi
nasional. Selanjutnya, kesenjangan upah minimum karena di beberapa kabupaten atau kota,
tingkat upah minimum sudah sangat tinggi.
Dalam RUU Cipta Kerja, upah minimum tidak dapat ditangguhkan. Kenaikan upah minimum
menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi daerah dan produktivitas.

584