Page 586 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Selanjutnya, basis upah pada tingkat provinsi alias Upah Minimum Provinsi (UMP) dan dapat
ditetapkan pada kabupaten atau kota, dengan syarat tertentu. Artinya, tetap ada peluang
munculnya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Sementara untuk UMKM, akan ada upah
tersendiri.

Kondisi ini yang disoroti oleh Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies
(IDEAS) yang menyoroti poin penghapusan UMK seperti yang tertuang dalam Pasal 88C ayat 1
dan ayat 2 di RUU Cipta Kerja.

Isinya yaitu gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Upah minimum
yang dimaksud adalah UMP. Menurut IDEAS, penghapusan ini berpotensi menurunkan tingkat
kesejahteraan. Sebab, sebagian upah buruh telah berada diatas UMK.

"Berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan 12,4 juta pekerja di Jawa," kata peneliti IDEAS
Askar Muhammad dalam paparan hasil riset secara virtual pada Rabu, 30 September 2020. Riset
dilakukan untuk Pulau Jawa karena memiliki data upah yang lebih lengkap.
Askar mengatakan di tahun 2019, upah dari 12,4 juta buruh ini telah berada diatas UMK. Tak
hanya itu, Askar menyebut penghapusan UMK ini akan menekan tingkat upah 39,4 juta pekerja
Jawa secara keseluruhan. "Khususnya pekerja tidak tetap dengan sistem pengupahan mingguan,
harian, borongan dan per satuan hasil," kata Askar.
3. Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dalam UU Ketenagakerjaan, ini belum diatur sema sekali.
Padahal, jaminan ini dinilai perlu pada saat pandemi Covid-19 ini.

Dalam RUU Cipta Kerja, ada perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK. Ada tiga manfaat yaitu
Cash Benefit, Vocational Training, dan Job Placement Access.

Elen mengatakan pekerja yang mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini, akan tetap
mendapatkan lima jaminan sosial lainnya di BP Jamsostek, maupun BPJS Kesehatan. Rinciannya
yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan
Kematian (JT), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Untuk usulan Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini sebelumnya sudah disoroti oleh peneliti Lembaga
Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Muhammad Hanri.
Ia mengatakan program ini sebenarnya sudah banyak berjalan di negara lain, yang dikenal
sebagai Unemployment Insurance.

"Ini juga sudah banyak diteliti," kata Hanri dalam webinar di Jakarta, Jumat, 11 September 2020.

Dalam bebagai penelitian, Hanri menyebut Unemployment Insurance ini punya dampak positif
dan negatif pada kedua indikator, produktivitas tenaga kerja dan kemiskinan.

Pertama, program ini bisa memberikan waktu tunggu bagi para pekerja yang kena PHK untuk
mencari pekerjaan baru. Ketika sudah mendapatkan pekerjaan yang cocok, maka
produktivitasnya akan naik.

Tapi di sisi lain, program ini akan menimbulkan moral hazard bagi para pekerja yang masih
bekerja. Lantaran, ketika kena PHK, mereka tetap dijamin pemerintah. Walhasil, produktivitas
mereka bekerja pun menurun.

Kedua, program ini bisa menurunkan angka kemiskinan karena bisa mempercepat penyerapan
tenaga kerja yang sudah kena PHK. Tapi dalam beberapa studi, program ini justru membuat
kemiskinan meningkat seperti di Eropa Timur. Sebab, para korban PHK yang sedang menunggu
bekerja lagi, tidak bia menyesuaikan pengeluaran mereka sehingga jatuh ke garis kemiskinan.

585