Page 589 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Judul Regulasi Pemerintah Rugikan Pekerja di Sektor IHT dan Mamin
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg10
Jurnalis NERACA
Tanggal 2020-10-02 08:07:00
Ukuran 115x159mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 4.600.000

News Value Rp 13.800.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Sudarto (Ketua Umum Serikat Pekerja Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau
Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kami perlu mengantisipasi karena Serikat
Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari dan oleh untuk pekerja yang bersifat bebas mandiri
demokratis dan bertanggung jawab guna melindungi dan membela hak serta kepentingan
pekerja. RUU OmnibusLaw ini memberikan dampak terhadap menurunnya kesejahteraan pekerja
Indonesia

neutral - Sudarto (Ketua Umum Serikat Pekerja Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau
Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kami mempunyai tiga keinginan agar tidak
diabaikan pemerintah dalam RUU tersebut. Pertama yakni meminta semua hak dan perlindungan
tenaga kerja tetap terjaga sebagaimana mestinya

neutral - Sudarto (Ketua Umum Serikat Pekerja FederasiSerikat PekerjaRokok Tembakau
Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Selama omnibus law tidaak menggangu
usulan tersebut, kami mendukung tapi kalau mengganggu, kami pasti menyatakan menolak ujar
Sudarto. Selain RUU Omnibus Law, untuk sektor industri hasil tembakau (IHT) menghadapi
regulasi yang dinilai menghambat keberlangsungan industri tembakau. Mulai dari kenaikan harga
jual eceran(HJE), rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012, hingga
rencana ekstensifikasi cukai.
negative - Sudarto (Ketua Umum Serikat Pekerja FederasiSerikat PekerjaRokok Tembakau
Makanan 'Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) tutur Sudarto. Berdasarkan data FSP
RTMM-SPS1 selama 10 tahun terakhir, ada 63 ribu pekerja rokok yang terpaksa kehilangan
pekerjaan. Jumlah industri ini berkurang dari4.700 perusahaan menjadi sekitar 700 di 2019.

Ringkasan

Pemerintah saat ini sedang membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja yang dalam perkembangannya menimbulkan kekhawatiran karena potensi
muatan materi hukum yang merugikan pekerja.

588