Page 588 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 588
7. Outsourcing Dalam UU Ketenagakerjaan, tenaga outsourcing hanya dibatasi untuk jenis
kegiatan tertentu. Selain itu, belum ada penegasan atas kesamaan jaminan hak dan
perlindungan bagi pekerja di kelompok ini.
Dalam RUU Cipta Kerja, Elen menyebut tenaga outsourcing sebenarnya merupakan bentuk
hubungan Business to Business (B2B). Tapi dalam RUU ini, perusahaan penyedia jasa
outsourcing wajib memberikan hak dan perlindungan yang sama bagi pekerjanya.
Baik sebagai pekerja kontrak, maupun pekerja tetap. Antara lain dalam hal upah, jaminan sosial,
hingga perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Di luar ketujuh substansi di kluster ketenagakerjaan ini, sejumlah aturan lain juga sebenarnya
telah disepakati seperti kawasan ekonomi hingga sertifikasi halal. Tapi dengan selesainya
pembahasan DIM pada 28 September 2020, maka berakhirlah pembahasan di tingkat II.
Selanjutnya, RUU ini akan dibahas di Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang dipimpin Wakil
Ketua Baleg DPR Willy Aditya. Setelah itu, hasilnya akan dibawa kembali dalam rapat panitia
kerja antara Baleg dan pemerintah.
Dalam rapat ini, barulah menteri-menteri akan hadir di DPR. Jika disetujui, maka RUU Omnibus
Law Cipta Kerja bisa dibawa ke ke sidang paripurna untuk diambil keputusan, apakah disahkan
atau tidak.
FAJAR PEBRIANTO | ANTARA.
587
