Page 587 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Hanri kemudian menjelaskan praktik pelaksanaan Unemployment Insurance di negara lain.
Pertama adalah Amerika Serikat. Beda dengan Indonesia, Amerika tidak mengatur besaran
pesangon untuk pekerja.

Tapi, mereka punya aplikasi Unemployment Insurance. Para korban PHK tinggal memasukkan
data di dalamnya seperti penghasilan selama 52 minggu terakhir. Di masa Covid-19 ini, mereka
pun bakal dapat tunjangan US$ 600 per minggu.

Kedua di Malaysia, yang dimulai pada 1 Januari 2018 dan dikelola oleh Pertubuhan Keselamatan
Sosial atau SOCSO. Di sana, korban PHK bisa mendapatkan tunjangan selama 6 bulan dengan
besaran 80 persen dari gaji terakhir. Semakin lama, besarannya akan berkurang, agar korban
PHK ini bisa segera mencari pekerjaan baru.

4. Pekerja Kontrak Dalam UU Ketenagakerjaan, pekerja kontrak yang berstatus Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) belum diberikan perlindungan yang sama, seperti halnya pekerja tetap.

Selain itu, Dalam Pasal 59 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan, status PKWT hanya dapat dibuat untuk
pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam
waktu tertentu.

Dalam RUU Cipta Kerja, pekerja kontrak akan diberikan hak dan perlindungan yang sama dengan
pekerja tetap. Antara lain dalam hal upah hingga jaminan sosial. Pengaturan ini terjadi karena
revolusi industri 4.0 membuat lahirnya pekerja baru yang bersifat kontrak.

Adapun di RUU Cipta Kerja, Pasal 59 INI dihapus. Ini yang juga disoroti oleh peneliti IDEAS Askar
Muhammad. "Berpotensi menghasilkan PKWT yang tanpa batas, kontrak terus," kata dia.

Menurut Askar, ini akan menjadi masalah karena menghilangkan kepastian kerja. Ia mengutip
data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2019, di mana ada sekitar 7,8 juta pekerja yang
berhenti bekerja.

Ternyata, sebagian besar mereka berhenti bekerja karena masa kontraknya sudah habis, yaitu
mencapai 2,2 juta orang. Lalu yang berhenti karena pendapatan kurang sebesar 1,5 juta.

Selanjutnya yang berhenti karena pekerjaan tidak cocok sebesar 1,1 juta. Kemudian yang
mengurus rumah tangga sebesar 700 ribu. Terakhir yang berhenti karena PHK sebesar 500 ribu
orang.

5. Waktu Kerja Dalam UU Ketenagakerjaan, waktu kerja ditetapkan secara rigid yaitu 7 jam per
hari dan 40 jam per minggu (untuk 6 hari kerja). Lalu, 8 jam per hari dan 40 jam per minggu
(untuk 5 hari kerja).

Dalam RUU Cipta Kerja, aturan 5 dan 6 jam ini dihapus. Hanya ada ketentuan waktu kerja paling
lama 8 jam per hari dan 40 jam per minggu.

Ini terjadi karena ada pekerjaan khusus yang waktunya dapat kurang dari 8 jam, seperti pekerja
paruh waktu dan pekerja digital. Maupun sebaliknya, pekerjaan di atas 8 jam seperti minyak dan
gas, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan.

6. Tenaga Kerja Asing Dalam UU Ketenagakerjaan, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(RPTKA) wajib bagi semua TKA. Kondisi ini dinilai menghambat masuknya TKA ahli yang
diperlukan dalam keadaan mendesak (darurat). Sehingga, ini menghambat masuknya calon
investor.

Dalam RUU Cipta Kerja, ada kemudahan RPTKA untuk TKA ahli yang memang diperlukan untuk
kondisi tertentu. Contohnya untuk maintenance (darurat), vokasi, peneliti, hingga investor.

586