Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 87
perekonomian dalam negeri yang mengalami resesi, demikian juga dampak pandemi Covid-19
yang meluas, maka RUU Cipta Kerja tidak memiliki urgensi untuk segera disahkan.
LKS Tripartit tingkat nasio -nal perlu memberi masukan pada pemerintah mengenai urgensi
menunda pengesahan RUU Cipta Kerja, terutama dengan meninjau kembali klaster
ketenagakerjaan. Hal ini akan lebih baik dibandingkan RUU Cipta Kerja disahkan secara terburu-
buru dan pada akhirnya akan diuji kembali melalui uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Jika ini
terjadi, justru dapat menimbulkan ketidakpastian yang akan memicu keraguan pada in-=vestor
untuk berinvestasi.
Solusi yang paling tepat adalah tidak melakukan hal-hal sifatnya konfrontatif (seperti mogok
maupun demonstrasi) dengan pertimbangan stabilitas perekonomian, meskipun mogok maupun
demonstrasi hal yang sah dan dilindungi undang-undang. Demikian juga tanpa adanya isu klaster
ketenagakerjaan, remunerasi pekerja tidak akan mengalami penyesuaian (pe -ngurangan).
Sehaliknya, dari sisipemerintah, dibandingkan memaksakan pengesahan RUU Cipta Kerja di
tengah gencarnya penolakan, lebih baik menyalurkan insentif pada investor guna kepentingan
relaksasi kondisi keuangan investor sehingga tidak timbul PHK. O
86
