Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

media. "Ini menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR untuk transparan dalam membahas
kebijakan untuk masyarakat," tandas dia.
Proses Panjang

Menko Perekonomian Air-langga Hartarto mengakui, RUU Cipta Kerja memakan proses
pembahasan yang panjang. RUU ini pertama kali disampaikan Presiden Jokowi kepada Ketua
DPR melalui Surat Presiden Nomor R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020.

Presiden menugaskan menko perekonomian bersama 10 menteri, yaitu menkumham, menkeu,
menaker, mendagri, menteri LHK, menteri ATR/kepala BPN, menteri ESDM, menteri KUKM,
menteri PUPR, dan mentan. Mereka ditunjuk mewakili presiden untuk membahas RUU Cipta
Kerja di DPR.

Proses pembahasan pun dilakukan bersama Baleg DPR melalui Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta
Kerja sejak 20 Mei 2020. "Sangat banyak dinamika yang terjadi, tak hanya berkaitan dengan
substansi. Tak kurang dari 63 kali raker digelar di tengah situasi pandemi Covid-19 yang banyak
membatasi aktivitas," tutur dia.

Menurut dia, RUU Cipta Kerja semula mencakup 79 UU, namun kemudian mengerucut menjadi
76 UU. Total terdapat tujuh UU yang dikeluarkan dari pembahasan, yaitu UU 40/1999 tentang
Pers dan UU 20/2003 tentang Pendidikan Nasional, UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, UU
12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran, UU 4/2019
tentang Kebidanan, serta UU 20/2014 tentang Standard-isasi dan Penilaian Kesesuaian.

Airlangga mengemukakan,terdapat empat UU yang ditambahkan dalam pembahasan, yakni UU
6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo UU 16/2009, UU 7/1983 tentang
Pajak Penghasilan jo UU 36/2008, UU 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah jo UU 42/2009, serta UU
18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
RUU Cipta Kerja yang terdiri atas 15 Bab dan 174 pasal antara lain mencakup peningkatan
ekosistem investasi dan kemudahan perizinan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan
koperasi, ketenagakerjaan, riset dan inovasi, kemudahan berusaha, pengadaan lahan, kawasan
ekonomi, investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional, dukungan administrasi
pemerintahan, dan sanksi. "Cakupan substansi tersebut kami yakini dapat mendukung upaya
kita bersama dalam mendorong kegiatan ekonomi dan investasi. RUU ini akan mampu
menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan pada akhirnya mampu mendorong
perekonomian nasional," tegas Airlangga.

Raker Baleg DPR dengan pemerintah dan DPD pada Sabtu malam berlangsung lancar. "Apakah
RUU Ciptaker ini bisa disetujui untuk dibawa pada Tingkat II?" tanya Ketua Baleg DPR,
Supratman Andi Agtas.

Menurut Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas, dalam pandangan mini fraksi yang
disampaikan perwakilan fraksi-fraksi, ada dua fraksi yang menolak persetujuan RUU Cipta Kerja,
yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS.

"Ada tujuh fraksi menerima dan dua menolak. Sesuai harapan Menko Perekonomian, komunikasi
tetap terbuka sampai menjelang rapat paripurna," ujar dia.

Airlangga Hartarto mengatakan, bagi fraksi PKS dan Demokrat yang menolak RUU Cita Kerja,
pemerintah tetap membuka ruang dialog sebelum regulasi ini disahkan di rapat paripurna.
"Apabila diperlukan, kami siap hadir di fraksi PKS atau di fraksi Demokrat sambil menunggu rapat
paripurna," ujar dia.

91