Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Dukungan Kadin

Kadin Indonesia menyambut baik kesepakatan pemerintah dan Baleg DPR Kadin berharap RUU
Cipta Kerja yang juga dikenal sebagai UU 'sapu jagat* atau omnibus latv ini segera disahkan
menjadi UU.

"UU Cipta Kerja dapat memulihkan perekonomian Indonesia yang terpuruk akibat pandemi
Covid-19," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta
Widjaja Kamdani kepada In vestor Daily di J akar ta, Minggu (4/10).

Shinta menjelaskan, dalam kondisi perekonomian terdam-pak corona, UU Cipta Kerja sangat
penting untuk diterapkan guna memulihkan perekonomian nasional. "Melalui reformasi struktural
ini, kita bisa lebih berdaya saing. Iklim investasi akan semakin baik. Itu bakal menarik lebih
banyak investasi yang berkualitas dan penciptaan lapangan kerja," ujar dia.

Shinta menerangkan pemberdayaan UMKM dan peningkatan kualitas SD M, sebagaimana
diamanatkan RUU Cipta Kerja, juga merupakan hal penting untuk membawa Indonesia keluar
dari status negara berpendapatan menengah (middle incometrap).

Dia menambahkan, setelah RUU itu menjadi UU, pemerintah harus segera mempersiapkan
peraturan pemerintah (PP)-nya. "Yang penting nantinya adalah implementasi di lapangan. Kalau
ini semua dapat berjalan dengan baik, kami harapkan tahun depan sudah dapat terasa
dampaknya," ucap Shinta.

Dia mengingatkan, Indonesia bukanlah satu-satunya negara dengan sumber daya dan pasar
yang besar. Indonesia juga bukan satu-satunya negara yang ingin mengundang investor untuk
memulihkan perekonomiannya. Untuk itu, pemerintah harus mempersiapkan iklim investasi
seatraktif mungkin dan seakomodatif mungkin terhadap penciptaan efisiensi dan daya saing
bisnis. "Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi produetion base bagi berbagai industri bernilai
tambah tinggi dan mampu bersaing secara global," tandas dia.
Harapan Apindo

Dukungan juga disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). "Setelah RUU Cipta Kerja
disahkan, kami optimistis RUU ini dapat menarik lebih banyak investasi padat karya yang
menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan," ujar Ketua Umum Apindo, Hari-yadi Sukamdani
kepada Investor Z)ai7y di Jakarta, Minggu (4/10).

Hariyadi mengakui rencana pengesahan RUU Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020 (jika terealisasi)
justru lebih lambat dari target awal. Pemerintah semula menargetkan RUU Cipta Kerja disahkan
pada Maret 2020. "Tapi proses pengesahan RUU Cipta Kerja sudah dilakukan dengan cukup
matang," tutur dia. Saat ini, menurut Hariyadi, investasi yang masuk ke dalam negeri lebih
banyak bersifat padat modal, sehingga tidak menguntungkan bagi Indonesia yang tengah
mengalami bonus demografi.
"Karena investasi yang masuk bersifat padat modal, rakyat tidak menikmatinya secara luas. Yang
menikmati pekerja terlatih, yang terampil. Itu saja yang terima, makanya jumlahnya kecil," ucap
dia.

Dia menjelaskan, lebih dari 50% tenaga kerja Indonesia masih berpendidikan rendah, yakni SMP
ke bawah. Dengan pendidikan yang rendah itu, biaya tenaga kerja di Indonesia dianggap
terlampau mahal oleh calon investor.

"Akhirnya 50 juta tenaga kerja kita bekerja di sektor informal sehingga pertumbuhan ekonomi
Indonesia tidak terdorong maksimal," tandas dia.

92