Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 91
Ringkasan
Pemerintah bersama Badan Legislasi DPR (Baleg) dalam Panitia Kerja RUU Cipta Kerja sepakat
membawa RUU Cipta Kerja ke pembahasan tingkat rapat paripurna. Hal ini ditetapkan dalam
rapat pengambilan keputusan Tingkat I RUU Cipta Kerja yang dilaksanakan Sabtu (3/10) malam.
RUU CIPTA KERJA LINDUNGI PEKERJA DAN UMKM
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Rancangan UndangUndang (RUU) Cipta
Kerja memprioritaskan perlindungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
serta para pekerja. Dengan demikian, pelaku UMKM dan para pekerja tidak perlu khawatir
terhadap RUU yang segera disahkan menjadi UU tersebut.
"RUU Cipta Kerja juga bakal mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional karena RUU ini
ditujukan untuk memberikan manfaat yang optimal kepada para pekerja dan masyarakat luas,
dengan tetap menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha," ujar Airlangga di Jakarta, Minggu
(4/10).
Pemerintah bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD menyepakati substansi RUU Cipta
Kerja dalam rapat kerja (raker) pengambilan keputusan terhadap pembicaraan tingkat I RUU itu
di Jakarta, Sabtu (3/10) malam.
RUU Cipta Kerja akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk pengambilan keputusan dan
mendapatkan pengesahan. Untuk itu, pimpinan DPR akan menggelar rapat konsultasi pengganti
rapat badan musyawarah (bamus) guna menentukan jadwal sidang paripurna. Rapat parpurna
sedianya digelar pada Kamis (8/10).
Airlangga Hartarto menjelaskan, perlindungan terhadap pelaku UMKM dan pekerja tercermin
pada poin-poin krusial yang telah disepakati pemerintah dengan Baleg DPR. Begitu pula
keseimbangan kepentingan para pelaku usaha. (Lihat pointer)
"RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan
pemerintahan akan iebih efisien, mudah, dan pasti, sejalan dengan penerapan norma, standar,
prosedur, dan kriteria (NSPK) serta penggunaan sistem elektronik," papar dia.
Selama ini, menurut Airlangga, investasi dan pembukaan lapangan kerja kerap terhambat proses
perizinan bisnis yang rumit dan lama, persyaratan investasi yang memberatkan, pengadaan
lahan yang sulit, serta pemberdayaan UMKM dan koperasi yang belum optimal.
"Belum lagi proses administrasi dan birokrasi perizinan yang cenderung lamban, yang akhirnya
menghambat investasi dan pembukaan lapangan kerja," tutur dia.
Menko Perekonomian mengungkapkan, RUU Cipta Kerja ditujukan untuk menyelesaikan berbagai
permasalahan yang menghambat investasi dan pembukaan lapangan kerja melalui
penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan.
RUU Cipta Kerja, kata Air-langga Hartarto, juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha,
terutama UMKM, mendorong ekosistem investasi yang kondusif, serta menciptakan lapangan
kerja untuk menjawab kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah.
"Aspek transparansi pun selalu dijunjung tinggi dalam penyusunan RUU ini. Seluruh proses
pembahasan selalu disiarkan secara langsung melalui TV Parlemen," ucap dia.
Dia menambahkan, rapat pembahasan RUU Cipta Kerja pun bersifat terbuka yang dapat diikuti
secara tatap muka maupun melalui video conference atau online, serta diliput langsung oleh
90
